PPU, NOMORSATUKALTIM - Pemkab PPU resmi berstatus siaga bencana. Penetapan ini menyusul instruksi langsung menyikapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi, akibat curah hujan tinggi yang telah memasuki puncaknya.
Apel Kesiapsiagaan Gabungan yang digelar Senin 1 Desember 2025 di Halaman Kantor Bupati PPU, dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi untuk mendorong aksi nyata dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mitigasi bencana.
BACA JUGA:Untag Samarinda Naik Kelas Mancanegara, Forum AMICO & ICCA-UP Hadirkan Tujuh Negara Peserta
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan bahwa pengalaman bencana di berbagai wilayah di Indonesia harus menjadi pemicu bagi PPU, untuk memprioritaskan kesiapsiagaan.
Ia meminta seluruh jajaran SKPD, terutama unit pelaksana teknis di lapangan, untuk selalu siap menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
BACA JUGA:Wabup Mahulu Hadiri Rakor Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan 2026
"Kita perlu memitigasi dan meminimalisir potensi bencana di daerah kita. Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama, terutama menghadapi curah hujan tinggi dan potensi hidrometeorologi lainnya," ucap Waris.
Instruksi yang lebih detail disampaikan oleh Sekretaris Daerah PPU, Tohar yang merangkap sebagai Ex Officio Kepala BPBD PPU.
Tohar menekankan perlunya respons cepat dan proaktif dengan meminta BPBD bersama SKPD terkait untuk segera memetakan ulang wilayah rawan di empat kecamatan di PPU.
"Melakukan identifikasi dini titik-titik rawan bencana di tingkat camat, lurah, dan kepala Desa, serta mengambil tindakan preventif pada lokasi yang membutuhkan penanganan awal," jelas Tohar.
Dirinya juga mewanti-wanti seluruh pejabat wilayah untuk memahami dan mematuhi ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum dalam bertindak.
BACA JUGA:Bupati Angela: UMKM jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional dan Daerah
"Kita perlu belajar dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra. Kesiapsiagaan dan mitigasi adalah kunci agar daerah kita siap menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana lain," terangnya.
Apel gabungan ini juga menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kesiapan operasional PPU.
Tohar meminta seluruh petugas lapangan, khususnya dari BPBD, Satpol PP, Damkar, dan Dinas Sosial, untuk memastikan personnel, perlengkapan dan respons yakni komunikasi aktif.