BERAU, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersiap menerapkan kebijakan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026.
Sejumlah pos belanja daerah akan dipangkas, mulai dari perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), hingga pengadaan kendaraan dinas dan seragam pegawai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.
Pemangkasan itu, kata dia, akan berpengaruh langsung terhadap percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi daerah.
BACA JUGA: Dana Transfer Pusat ke Kaltim Tahun 2026 Hanya Rp2,49 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi
BACA JUGA: Pemerintah Kutim Upayakan Efisiensi Anggaran Tanpa Pemangkasan Program
“Kalau pekerjaan-pekerjaan fisik pasti akan terdampak. Jadi ke depan, pekerjaan yang sifatnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan akan dilakukan efisiensi besar-besaran,” ujar Said dalam Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor, Senin (10/11/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi itu telah diinstruksikan langsung oleh Bupati Berau sejak awal November. Seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan rencana kegiatan serta memangkas belanja yang dianggap belum mendesak.
“Contohnya, untuk tahun 2026 perjalanan dinas akan kami efisiensi sebesar 50 persen. Untuk BBM dan ATK kisarannya mencapai 60 persen. Tidak ada juga pengadaan kendaraan dinas, laptop, maupun baju dinas dan olahraga,” katanya.
Said menuturkan, langkah efisiensi ini tak lepas dari kondisi fiskal nasional yang tengah tertekan. Pemerintah pusat saat ini menghadapi defisit anggaran yang mencapai Rp 600 hingga Rp 700 triliun, dan sebagian bebannya dialihkan ke daerah melalui pengurangan dana transfer.
BACA JUGA: Berau Krisis Penyelam Profesional, Pelatihan Mandek Sejak 2017
BACA JUGA: Parkir Elektronik Pasar SAD Segera Jalan, Diskoperindag Berau Kebut Persiapan
“Banyak program nasional yang harus dijalankan, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Program-program itu menjadi prioritas APBN, sementara daerah ikut menyesuaikan agar tetap selaras dengan kebijakan pusat,” jelasnya.
Meski berada dalam tekanan anggaran, Said memastikan tidak akan memangkas tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan, kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas agar daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak ikut melemah.
“Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada rencana untuk memotong TPP ASN. Sebab, belanja pegawai justru menjadi salah satu penggerak ekonomi paling cepat di daerah,” tegasnya.