BONTANG, NOMORSATUKALTIM – Kawasan Pelabuhan Loktuan Bontang akan dibenahi menjadi lebih menarik dan rapi. Tahap awal, warung dan rumah di sekitar pelabuhan itu dibersihkan.
Saat ini baru separuh bangunan warung maupun rumah yang sudah dibongkar karena biaya ganti rugi belum diberikan sepenuhnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang ingin pelabuhan itu tidak hanya sebagai tempat naik dan turun penumpang saja, namun juga sebagai destinasi wisata.
Pembongkaran warung dan rumah masyarakat yang sudah dibebaskan sudah dilakukan pada, Rabu 6 November 2025. Usai kegiatan itu, Pemkot Bontang langsung tancap gas menyusun rencana pengembangan.
BACA JUGA: Warung di Sekitar Pelabuhan Loktuan Bontang Dibongkar, Pedagang Pusing Pemasukan
BACA JUGA: Pelabuhan Loktuan Kumuh, Neni Minta Pihak Pengelola Perbaiki Fasilitas yang Rusak
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, Pelabuhan Loktuan akan menjadi salah satu pilar utama yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
“Tahun ini proses perencanaannya sedang dimatangkan. Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai direalisasikan secara bertahap,” kata Agus Haris, Sabtu, 8 November 2025.
Menurutnya, lahan bekas bangunan yang sudah ditertibkan itu, akan diubah menjadi area penampungan peti kemas.
Sehingga, daerah itu akan menampung peti kemas cukup besar. Di sisi lain, pemerintah juga ingin menjadikan kawasan pelabuhan ini menjadi destinasi wisata baru.
BACA JUGA: Masjid Terapung Loktuan Disulap Jadi Wisata Religi, Pemkot Bontang Siapkan Penataan Kawasan
BACA JUGA: Triwulan III 2025, Realisasi Investasi di Bontang Mencapai Rp821,53 Miliar
“Di samping pelabuhan sudah ada Masjid Terapung Al Irsyad. Ini bisa jadi kombinasi unik antara wisata religi dan kegiatan ekonomi. Jadi, penumpang yang naik maupun turun dari kapal, bisa singgah ke masjid ini untuk beribadah maupun menikmati keindahan laut dari masjid tersebut,” tuturnya.
Rencana awal pengembangan Pelabuhan Loktuan, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp75 miliar.
Namun, karena adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat lebih dari Rp800 miliar, Pemkot harus menyusun ulang strategi pendanaan.