Meski begitu, DPRD menekankan perlunya validasi menyeluruh terhadap potensi finansial Kutai Timur sebelum mengambil keputusan.
BACA JUGA: Pemkab Kutim Diminta Pangkas Kegiatan Tak Prioritas di 2026
BACA JUGA: Pendapatan Kutai Timur Tahun 2026 Diprediksi di Angka Rp4,86 Triliun
Pemerintah pusat pun disebut akan melihat kemampuan daerah dari sisi pendapatan dan efisiensi anggaran.
“Pusat tentu ingin memastikan pinjaman itu tepat sasaran dan bisa dikembalikan sesuai mekanisme. Kita siap menunjukkan bahwa Kutim punya potensi besar untuk membayar,” ujarnya lagi.
Ia menilai, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan daerah yang lebih produktif.
“Kalau mekanismenya jelas dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira pinjaman daerah ini langkah maju. DPRD siap mendukung,” tutup Jimmi.