Pemkot Bontang Targetkan Kemiskinan Turun hingga 5 Persen di 2026

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memasang target ambisius pada 2026. Yakni menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata dan target nasional. 

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, persoalan data kemiskinan tidak boleh lagi diberlakukan sebagai isu sensitif. Apalagi tabu. Alhasil, kebijakan yang diambil harus lebih akurat, terbuka dan dikelola secara mandiri. 

“Kualitas intervensi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan data. Jadi siapa yang miskin, di mana mereka berada, dan kebutuhan apa yang paling mendesak,” katanya, Minggu, 22 Februari 2026. 

Meski pemerintah pusat kini menerapkan sistem satu pintu melalui Kementerian Sosial, Pemkot Bontang memilih untuk memiliki dan mengelola basis data sendiri. 

BACA JUGA: Ada 3.900 Warga Mahulu Masih Kategori Miskin, Bappelitbangda Tegaskan Penanganan By Name By Address

BACA JUGA: Penyaluran Bantuan Keuangan Warga Miskin Bontang Tunggu Verifikasi Data Selesai

Langkah ini diambil agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran dalam merancang program pengentasan kemiskinan.

“BPS tetap menjadi instrumen vertikal penyedia data sosial. Tapi saya tidak mau hanya bergantung pada itu. Kita harus punya data sendiri, bahkan dalam bentuk hard copy,” tegasnya. 

Pendekatan berbasis data ini terbukti membuahkan hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Bontang berhasil ditekan signifikan. 

“Kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 47 ribu jiwa menjadi 17 ribu jiwa,” ucapnya. 

BACA JUGA: Tak Mau Bansos Tidak Tepat Sasaran, Pemkot Bontang Lakukan Pendataan Ulang Warga Miskin

BACA JUGA: Ironi Masyarakat Miskin di Kutim, Rokok Lebih Penting Daripada Beras

“Makanya secara persentase, angka kemiskinan kita sekarang berada di kisaran 8 persen. Artinya, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berkisar 9-10 persen,” tambah politisi Partai Gerindra itu. 

Namun, capaian tersebut belum dianggap cukup. Baginya, status Bontang sebagai kota industri –rumah bagi berbagai perusahaan berskala nasional dan internasional– menuntut standar yang lebih tinggi.

Sumber: