BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan mengakui masih ada keterbatasan dalam ketepatan sasaran bantuan pangan nasional.
Hal itu terjadi karena data penerima manfaat sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Kepala DKP3 Balikpapan, Sri Wahyuningsih, menjelaskan, program bantuan pangan merupakan kebijakan nasional yang dijalankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di tingkat pelaksana.
Pemerintah daerah melalui dinas pangan hanya berperan dalam memastikan proses distribusi berjalan lancar.
BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan Harga dan Distribusi Pangan
"Data penerima bantuan itu langsung dari pusat. Kami tidak punya kewenangan untuk mengubah siapa yang berhak menerima," ujar perempuan yang akrab disapa Yuyun itu.
Data penerima diambil dari basis data kemiskinan nasional yang dikumpulkan melalui kementerian terkait. Akibatnya, dinamika sosial-ekonomi warga tidak selalu tercermin dalam daftar terbaru.
Ia menilai, hal itu membuat penyaluran di lapangan kerap menghadapi pertanyaan dari warga yang merasa tidak lagi memenuhi kriteria, atau sebaliknya, warga miskin baru yang belum masuk daftar.
"Di lapangan, kadang ada masyarakat yang seharusnya berhak tapi belum terdata, karena datanya tidak diperbarui setiap saat," sebutnya saat ditemui NOMORSATUKALTIM, pada Kamis, 30 Oktober 2025.
BACA JUGA: Tekan Lonjakan Harga Beras di Kota Balikpapan, Bantuan Pangan Digelontorkan Lagi
Untuk periode Oktober-November 2025, Balikpapan mendapat alokasi 9.356 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng Minyakita, yang disalurkan 2 tahap selama 2 bulan.
Yuyun menegaskan, kendati tidak bisa menentukan penerima, DKP3 tetap memiliki tanggung jawab memastikan bantuan sampai kepada mereka yang tercantum di dalam daftar pusat.
"Kami hanya memastikan bantuan tersalurkan sesuai data yang sudah ditetapkan pusat. Pengawasan dan pelaporan kami lakukan secara berkala," ujarnya.
Distribusi dilakukan dengan pengawasan langsung dari tim DKP3 di lapangan, termasuk verifikasi administrasi dan pemantauan stok di gudang Bulog sebelum pengiriman.
BACA JUGA: Masih Ditemukan Harga Beras Melebihi HET di Kota Balikpapan, Satgas Pangan Gelar Rakor