Meski begitu, DPRD Kaltim memastikan akan mendukung langkah Pemprov Kaltim untuk menyesuaikan APBD tanpa mengorbankan layanan publik.
BACA JUGA: Mensesneg Sebut Gubernur sudah Diberi Penjelasan Soal Pemangkasan TKD, Skema Transfer Sekarang Ada 2
BACA JUGA: Gubernur Protes Pemangkasan TKD, Ketua DPD RI sebut Wajar karena Memenuhi Janji Politik ke Rakyat
"Kita bersama pemerintah akan hitung ulang semua pos anggaran agar tidak ada program prioritas masyarakat yang terhenti," tegasnya.
"Kita realistis saja. TKD turun lebih dari 70 persen, otomatis struktur anggaran harus menyesuaikan. Tapi prinsipnya, kepentingan masyarakat tetap jadi prioritas," pungkas Hamas.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah memastikan keputusan pemangkasan TKD bersifat final karena telah disahkan melalui Undang-Undang APBN 2026 yang disetujui DPR RI pada 23 September lalu.
Pemprov kini menunggu pengesahan APBD Perubahan 2025, sebelum mulai menyusun ulang APBD Murni 2026.
BACA JUGA: Pemangkasan TKD Ancam Program Rumah Layak Huni di Berau, Kuota BSPS 2025 Turun Drastis
BACA JUGA: Pemangkasan TKD Tekan APBD Balikpapan, Sejumlah Proyek Strategis Terancam Tertunda
Sementara Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah kabupaten/kota akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Oh iya, pasti dalam minggu ini kita bahas. Semuanya sudah melaporkan melalui TAPD masing-masing,"ungkapnya.
Ia menambahkan, dampak pemotongan paling berat dirasakan daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat.
"Mudah-mudahan kita segera bertemu dengan bupati dan wali kota untuk bicara bersama, apalagi Kabupaten Penajam Paser Utara yang saat ini benar-benar kesulitan keuangannya,"ujar Seno.
BACA JUGA: Imbas Pemangkasan TKD, Mahulu Berpotensi Defisit Hingga Ratusan Miliar pada APBD 2026
BACA JUGA: TKD Dipangkas: Fokus Program Pro Rakyat, Ambil Peluang Pembangunan Melalui APBN
Dengan situasi fiskal yang menurun tajam, baik eksekutif maupun legislatif di Kaltim kini sepakat untuk melakukan restrukturisasi penuh APBD 2026.