"Kaltim kini jadi episentrum transisi ekonomi akibat pembangunan IKN dan penurunan aktivitas batubara secara bertahap," tuturnya.
Rozani berharap, ke depannya koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah makin kuat, terutama dalam penyesuaian kebijakan dan kecepatan penerbitan regulasi.
Menurutnya, hambatan terbesar dalam pelaksanaan tugas perbantuan biasanya bukan pada pelaksanaan teknis, melainkan pada keterlambatan keputusan administratif di tingkat pusat.
"Kita di daerah siap jalan. Tapi kalau dokumen baru muncul di akhir tahun, waktunya jadi mepet. Padahal program transmigrasi ini menyangkut warga yang sudah menunggu fasilitas dasar," ucapnya.