SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, memastikan seluruh program strategis bidang transmigrasi tahun 2025 berjalan sesuai jadwal.
Ia menegaskan, penyerapan anggaran akan tetap optimal. Meski sempat terhambat akibat perubahan regulasi dan penyesuaian mekanisme anggaran pusat.
"Insyaallah semua terjadwal dengan baik. Kalaupun ada Silpa, itu karena perubahan peraturan. Kalau bisa dibelanjakan tentu akan kita belanjakan," kata Rozani saat dihubungi, Minggu 19 Oktober 2025.
Tahun ini, Disnakertrans Kaltim mengelola dana tugas perbantuan pemerintah pusat sebesar Rp7 miliar, difokuskan untuk dua program utama transmigrasi.
Sekitar Rp 5 miliar digunakan untuk inventarisasi hak pengelolaan lahan (HPL) di 16 titik lokasi transmigrasi.
Sementara Rp 1,5 miliar dialokasikan untuk perlengkapan rumah tangga, PLTS, bibit pertanian, dan alat-alat pertanian.
"Pemenang kegiatan inventarisasi HPL mudah-mudahan diumumkan pada 20 Oktober. Sementara sisanya sedang kami siapkan untuk e-purchasing perlengkapan warga transmigran,"jelasnya.
Rozani menegaskan, pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dilakukan dengan sangat hati-hati.
Juga disesuaikan dengan kemajuan pembangunan rumah transmigran yang dikerjakan pemerintah kabupaten.
Ia menilai, percepatan pengadaan PLTS tanpa kesiapan rumah justru berpotensi menimbulkan pemborosan.
"Kalau PLTS-nya sudah datang tapi rumahnya belum jadi, kan sayang. Barangnya mahal dan bisa rusak kalau disimpan. Jadi kami berusaha mendekatkan antara jadwal kontrak rumah dan penyediaan PLTS supaya langsung bisa dimanfaatkan,"ujar Rozani.
Ia menjelaskan, kontrak pembangunan rumah transmigran di sejumlah lokasi dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten.
Sementara Disnakertrans provinsi berperan dalam pengawasan, pendampingan calon transmigran, dan distribusi perlengkapan dasar.
Selain 16 lokasi yang masuk program inventarisasi HPL, Rozani menyebut ada dua kawasan transmigrasi yang menjadi fokus Kaltim. Yakni Kerang di Paser dan Maloi di Kutai Timu.
Kawasan Maloi memiliki luas sekitar 200 hektar, namun belum diisi transmigran, sementara Kerang kini menjadi prioritas pengisian tahun ini.