Meski begitu, Sheikh Mohammed mengakui beberapa hal masih perlu diperjelas, khususnya terkait proses penarikan pasukan Israel dan susunan pemerintahan Palestina di masa depan.
Pasalnya, dokumen tersebut tidak memberikan jadwal yang jelas. Hanya menyebut Israel tetap berhak menjaga perimeter keamanan mereka hingga dinilai aman.
BACA JUGA:Ledakan Dekat Masjid Nabawi Gegerkan Madinah, Jamaah Hentikan Sementara Kegiatan Beribadah
“Ini adalah isu yang harus dibicarakan antara Palestina dan Israel, dengan dukungan komunitas internasional. Harus ada kerangka hukum yang jelas, termasuk di Dewan Keamanan PBB,” ujar Sheikh Mohammed.
Hamas Masih Tahan Sikap
Hamas, menurut Qatar, berjanji akan meninjau proposal itu dengan penuh tanggung jawab. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi.
Presiden Trump bahkan memberi tenggat waktu tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk menjawab. Sembari menegaskan bahwa penolakan proposa berarti Hamas bersiap membayar mahal konsekuensi yang akan ditanggung.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai, meski tampak menjanjikan, rencana itu masih menyisakan keraguan.
“Tidak ada satu pun jaminan bagi Palestina, semua jaminan justru diberikan kepada Israel,” kata analis Palestina, Diana Buttu.
Phyllis Bennis dari Institute for Policy Studies di Washington, DC, menambahkan, “Kalau sewaktu-waktu Israel memutuskan kembali berperang, perjanjian ini tidak mencegah hal itu.”
Sementara itu, di lapangan, Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza.
BACA JUGA:Ishiba Mundur sebagai PM Jepang, Dianggap Bertanggungjawab Atas Kekalahan Partainya di Pemilu
Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 66.097 warga Palestina tewas dan 168.536 lainnya terluka.
Pembatasan bantuan yang diberlakukan Israel juga menyebabkan krisis pangan akut, bahkan memicu 453 kematian akibat kelaparan.