Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Operator honorer, misalnya, seringkali tidak mendapatkan tunjangan layak, padahal beban kerja mereka cukup besar.
Dalam berbagai pertemuan, aspirasi yang paling banyak disuarakan operator adalah terkait tunjangan dan kesejahteraan.
Wiwik mengakui bahwa hingga kini belum ada regulasi nasional yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak operator sekolah.
Ia menambahkan, BGTK Kaltim siap menjadi jembatan untuk menyampaikan masukan tersebut ke kementerian terkait.
BACA JUGA: 18 Jurnalis Lulus UKW LPDS–Pegadaian di Balikpapan
Harapannya, pemerintah pusat bisa memberikan perhatian lebih besar terhadap peran operator sekolah yang selama ini bekerja di balik layar.
Selain soal kesejahteraan, operator juga menghadapi kendala teknis, terutama dalam penggunaan aplikasi Dapodik.
Kompleksitas sistem dan beban input data yang tinggi kerap menjadi tantangan, apalagi jika operator merangkap tugas lain.
"Ada banyak masukan terkait teknis aplikasi. Misalnya, jika ada data siswa yang terlambat masuk atau keliru diinput, itu bisa berdampak panjang. Makanya operator harus rajin update data," tutur Wiwik.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Wiwik berharap keberadaan operator sekolah semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat.
Dukungan berupa tunjangan, pelatihan teknis, hingga pembentukan asosiasi dinilai akan memperkuat posisi mereka dalam sistem pendidikan nasional.
"Operator adalah ruh di sekolah. Kalau data mereka akurat, maka perencanaan pendidikan akan lebih tepat sasaran. Kami ingin aspirasi mereka tidak hanya didengar, tapi juga ditindaklanjuti," tegas Wiwik.