PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD hingga kini masih melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, mengatakan, pembahasan yang dilaksanakan di Kantor DPRD pada Senin 15 September 2025, masih berkutat merumuskan kebijakan berkenaan APBD Perubahan 2025.
"Bukan hanya Kabupaten PPU, daerah lain juga masih pembahasan untuk APBD Perubahan," kata Tohar.
Situasi saat ini, kata Tohar, mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dalam postur APBD 2025.
BACA JUGA: APBD Perubahan Kaltim Disepakati Rp21,74 Triliun!
BACA JUGA: APBD Paser 2026 Terancam Merosot, Wabup Paser: TKD Jangan Dipangkas Berlebihan
Dimana terdiri dari 3 komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.
"Kami membahas dengan Banggar DPRD bagaimana menstimulasi rencana kebijakan berkenaan dengan APBD Perubahan," jelas dia.
Dikatakannya, dalam APBD Perubahan tak terdapat variabel lain terkait untuk penambahan fiskal di daerah.
Apalagi setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
BACA JUGA: APBD Perubahan PPU Tahun Anggaran 2025 Diproyeksi Turun Ratusan Miliar
BACA JUGA: Popda Kaltim di PPU Berpotensi Ditunda, Mudyat Protes ke Pemprov
"Jadi review ulang pendapatan dan rencana program yang disusun saat APBD Murni. Apalagi kita menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga harus dibahas bersama bagaimana nanti hasil akhirnya," terang Tohar.
Ia bilang, pergeseran program atau kegiatan pasti dilakukan dalam APBD Perubahan, meski masing-masing kegiatan menjadi prioritas.
Kemudian menelaah ulang terkait program yang telah tertuang dalam APBD Murni 2025.