SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – APBD Perubahan 2025 Kaltim diprediksi berkurang. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.
Menurut pria yang disapa Hamas itu, pengurangan terjadi karena Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas hingga 50 persen. Meski pun informasi tersebut masih wacana.
Pasalnya, belum ada surat atau keterangan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).
BACA JUGA:Bapenda Klaim Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia
"Kalau suratnya belum ada, pemotongan belum fix. Tapi dari pembicaraan internal, kemungkinan pemotongan bisa sampai 50 persen, kurang lebih antara 4,5 hingga 5 triliun rupiah. Ini bukan hanya terjadi di Kaltim, tapi seluruh Indonesia,"ujar Hamas sapaan akrabnya, Jumat 5 September 2025.
Menurut Hamas, pemotongan ini akan mengubah perhitungan APBD Kaltim, yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 21 triliun, menjadi sekitar Rp 15 triliun.
BACA JUGA:Unmul Samarinda Dampingi Mahasiswanya yang Ditangkap Polisi terkait Molotov
Akibatnya, badan anggaran hingga tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), harus meninjau ulang semua program SKPD.
Mulai dari prioritas pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program-program internal DPRD.
BACA JUGA:Wagub Kaltim Seno Aji Besuk Mahasiswa Ditahan di Polresta Samarinda, Wacanakan Penangguhan
"Kami saat ini sedang melakukan bedah semua program. Mana yang perlu efisiensi, mana yang harus dikurangi, dan mana yang tetap harus berjalan," terang Hamas.
Hamas menambahkan, langkah efisiensi ini juga menyentuh anggaran internal DPRD.
Salah satu contohnya pemeliharaan fasilitas gedung dewan. Termasuk renovasi pagar yang sebelumnya menelan anggaran hampir 1 miliar rupiah.
"Tahun ini kita hanya melakukan pembersihan, bukan pengecatan ulang. Semua harus disesuaikan dengan kondisi APBD,"tambahnya.
BACA JUGA:Ini Tuntutan Aliansi Mahakam Kaltim dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD