Kampus Merdeka Masih Konsep, Masjaya: Unmul Segera

Rektor Unmul Samarinda Masjaya (kanan) setelah MoU dengan Kementerian Desa terkait pendampingan masyarakat sekitar IKN. Dalam MoU itu menjelaskan bahwa Program Kampus Merdeka akan segera terlaksana di Unmul. (istimewa) ====================   REKTOR Universitas Mulawarman (Unmul), Masjaya menuturkan akan berakselerasi dengan wacana Kampus Merdeka. Program yang dipaparkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, beberapa waktu lalu. Ia menyambut wacana ini dengan respons positif. Apalagi menurut Masjaya, hal itu sejalan dengan dua hal yang tengah dikerjakan di Unmul. "Yakni merealisasikan Kampus Merdeka dan pendampingan masyarakat di ibu kota negara (IKN) baru," katanya saat dikonfirmasi via seluler, Jumat, (28/2). Dalam salah satu poin kebijakan Kampus Merdeka, jelasnya, mahasiswa dibebaskan mempelajari sesuatu di luar disiplin ilmu yang diambil. Dalam implementasinya, bentuknya bisa dalam hal magang, praktik kerja, mengajar di sekolah pedalaman, melakukan riset yang didampingi dosen ataupun membantu penelitian mahasiswa S-2 dan S-3. “Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mengambil mata kuliah 3 semester di luar prodi,” terangnya. Lalu, di Indonesia, Kampus Merdeka belum ada yang berjalan, karena baru sampai taraf konsep. Selain itu, dalam waktu dekat rencana Unmul untuk menjalankan program pelatihan kepada masyarakat di daerah, akan segera diajukan kepada gubernur. Hingga saat ini, proses penyusunan proposal program ini masih berjalan. “Saya juga sudah sampaikan kepada pengurus-pengurus Universitas Mulawarman, kalau memungkinkan, kami pertama yang memulai,” katanya. Kemudian, sebagai universitas terbesar di Kaltim ia juga berkeinginan untuk berperan aktif dalam hal pendampingan masyarakat di daerah calon ibu kota negara (IKN) yang baru. Ia berharap, dengan adanya peningkatan skill dan kualitas SDM masyarakat, proses pembangunan infrastruktur IKN baru akan menggunakan tenaga kerja lokal. Pun, ia ingin pada saat membangun infrastruktur ibu kota negara, fokusnya adalah pada masyarakat sekitar. "Tentu kami akan mengedukasi, membimbing, memberi keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh mereka. Sehingga hal ini betul-betul bisa terwujud,” jelas Masjaya. Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan kerja sama Kementerian Desa, PUPR, Bappenas, atau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal bagaimana mewujudkan impian ini. Dalam perwujudan hal tersebut, pihaknya juga telah melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Kamis (27/2) di Jakarta. "Alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani MoU dengan Kementerian Desa terkait pendampingan masyarakat sekitar IKN. Dalam MoU itu menjelaskan bahwa Program Kampus Merdeka akan segera terlaksana di Unmul dengan sasaran pendampingan masyarakat sekitar IKN," pungkasnya. HARUS MENYIAPKAN DIRI Dekan Fakultas Sosial dan Politik Unikarta Zulkifli menyebut Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong harus menyiapkan diri. "Ya, kan Kampus Merdeka itu bicara program dan aturan. Jadi siap atau tidak siap maka setiap kampus harus siap," jelas Zulkifli, Jumat (28/2). Namun permasalahan yang timbul saat ini bagaimana petunjuk teknis pelaksanaannya. Zulkifli menyebut jika Unikarta saat ini telah menerapkan konsep garapan Menteri Nadiem tersebut, cuman belum seragam. "Makanya Unikarta itupun secara teknis belum melakukan, tetapi kita sudah melakukan (konsep) itu," lanjutnya. Contohnya saja, seperti Fakultas Pertanian (Faperta) Unikarta, kini fakultas tersebut telah memiliki lahan pertanian sendiri. Dan juga bekerja sama dengan desa di Kukar dalam hal pembelajaran dan praktik. Selanjutnya, Fakultas Teknik (Fatek) Unikarta dan Fakultas Sosial dan Politik (Fisipol) juga telah menyediakan proses magang. "Artinya kami berikan pilihan kepada mahasiswa kami untuk melakukan sesuatu untuk berkembang," terang Zulkifli. Ke depan semisal ada yang namanya Google Class Room. Mahasiswa dan dosen tidak perlu melakukan proses belajar mengajar dengan bertatap muka. Namun sudah melalui internet saja. Jadi seperti materi kuliah, penugasan menggunakan sistem online. Zulkifli menjelaskan, jika Kampus Merdeka yang coba diusung berbicara tentang bagaimana tata kelola di kampus. Pola mengajar yang mengikut dari aturan pemerintah pusat. Tapi terkadang, kurikulum yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan kampus di daerah. Salah satunya Unikarta. Sehingga, konsep inilah yang kemudian membuat kampus di daerah mampu dan boleh melakukan banyak hal untuk meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Sebelum Mendikbud dijabat Nadiem, untuk bisa melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN), mahasiswa harus menempuh 110 sampai 111 Sistem Kredit Semester (SKS). Saat ini KKN boleh dilakukan pada semester 4, artinya mahasiswa bisa melaksanakan KKN dengan 40 SKS saja. Artinya, kampus boleh mengelola itu dengan mekanisme atau sesuai kebutuhan kampus di daerah. "Cuman memang kelemahan Unikarta saat ini, belum ada prodi atau fakultas yang fokus pada IT," pungkasnya. BELUM BERJALAN Dekan Fisip Unmul Muhammad Noor mengakui, sejauh ini secara objektif Program Kampus Merdeka belum berjalan di FISIP Unmul. Karena program tersebut baru didengungkan akhir 2019, kemarin. Bahkan peraturannya di 2020 kan. Saat ini baru sampai pada tahap sosialisasi. Aturan teknisnya juga belum keluar. Jadi sampai sejauh ini, belum dilaksanakan. Menurutnya, Forum Dekan FISIP seluruh Indonesia mengadakan pertemuan di Hotel Century, Jakarta. Dibahas tentang Kampus Merdeka dan sampai saat ini menunggu aturan teknisnya. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Bagaimana pengaturan kurikulumnya. Karena kan sementara ini kurikulum telah ditetapkan baik universitas, fakultas, dan program studi. Bahkan ada kurikulum muatan lokal juga. Maka perlu pengaturan yang betul-betul cermat terhadap perubahan kurikulum. Terutama dalam program 5 2 1. 5 semester belajar di kampus. 2 semeter di luar kampus. Dan 1 semester di luar program studi. Keuntungannya, kata dia, para mahasiswa sudah mengenal dunia kerja. Hambatannya bagaimana menyinkronkan mata kuliah proses magang dan pertukaran mahasiswa. Menjadi masalah yang dipertimbangkan secara matang. “Kami berharap betul pemerintah melalui Kemendikbud, disamping membuat program kampus merdeka ini, diimbangi juga dengan program kerja yang matang dan pembiayaan. Karena bagaimana mungkin mahasiswa yang ingin belajar di kampus lain di luar kota tapi tidak ada biaya. “Semoga ada saluran pembiayaan dari APBN bagi mahasiswa. Seumpama dari Unmul mau belajar di Jawa kalau enggak ada biaya kan repot juga. Jadi regulasinya harus dimatangkan,” imbuhnya.(mrf/m2/dah) Berita Terkait: MERDEKA NILAI