Ia menyebut bahwa publik berhak mengetahui informasi berimbang, termasuk apakah aspirasi dalam aksi demonstrasi didengar atau diabaikan oleh pengambil kebijakan.
BACA JUGA : Fitur Live TikTok Dimatikan Sementara hingga Beberapa Hari Kedepan
"Itu urgensi hak mendapatkan informasi berimbang tentang demo-demo ini," tuturnya.
Sri menilai imbauan KPID merupakan usaha sistematis untuk membungkam media.
"Yang jelas ini adalah usaha untuk membungkam media, agar hanya memberitakan apa-apa yang sesuai dengan kepentingan penguasa," ungkap Sri, yang juga sebagai pengamat kebijakan publik itu.
Ia menegaskan bahwa sudah saatnya media berdiri di sisi masyarakat, bukan tunduk pada kepentingan pemerintah.
"Saya kira sudah bukan waktunya lagi media tunduk pada penguasa. Ini waktunya media berada di sisi masyarakat yang sudah lama tertindas. Media harus mengambil peran penting mewartakan setiap ketidakberesan penguasa. Jika tidak, kesewenang-wenangan aparat kepada para demonstran akan berubah menjadi narasi heroik di tangan media yang menjilat penguasa," tekannya.
BACA JUGA : Perintah Presiden kepada TNI dan Polri: Tindak Tegas Massa yang Anarkis!
Sri juga memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini justru memperlebar jarak antara negara dengan masyarakat sipil.
“Kebijakan ini, dalam situasi seperti sekarang, akan menambah kebencian dan antipati masyarakat sipil terhadap pemerintah, terutama aparat kepolisian,” terang Sri.
Lebih jauh lagi, ia menilai imbauan KPID DKI dapat menjadi preseden berbahaya bagi lembaga negara lain di daerah.
"Iya benar, sudah pastilah. Rumus kekuasaan itu akan sama, cenderung korup dan tak mau digoyang. Tugas media dan masyarakat terdidik untuk mengontrol dan menyuarakan kebenaran," tandasnya.
Kritikus ilmuwan tersebut muncul di tengah meningkatnya gelombang aksi yang dipancarkan di Jakarta.
Aksi yang semula digerakkan oleh kelompok mahasiswa dan buruh kini meluas, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan pernyataan kontroversial sejumlah pejabat.
BACA JUGA : Buntut Pernyataannya, Rumah Ahmad Sahroni Dirusak dan Dijarah Massa
Represifitas aparat juga terjadi dalam aksi pengamanan mulai dari penggunaan gas air mata, penangkapan sewenang-wenang, hingga jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.