Namun, hasil panen kerap tidak bisa segera keluar dari kampung karena jalan yang sulit ditembus.
“Sering kali hasil kebun tertahan karena truk angkutan tidak bisa masuk. Kalau pun ada yang bisa, biaya transportasi jadi mahal. Ini jelas membuat ekonomi masyarakat semakin berat,” katanya.
Selain memperlambat distribusi hasil pertanian, kondisi jalan juga menyulitkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Jarak tempuh menuju pusat pemerintahan di Sendawar, ibu kota Kutai Barat, membutuhkan waktu sekitar tiga jam perjalanan. Dalam kondisi jalan rusak, waktu tempuh bisa lebih lama lagi.
Saat ini, Kampung Muara Ponaq dihuni 84 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa penduduk asli.
Namun dengan tambahan warga yang tinggal karena adanya perusahaan sekitar, total jumlah penduduk mencapai 1.064 jiwa.
Artinya, ribuan orang merasakan langsung dampak keterbatasan infrastruktur ini.
Bagi masyarakat, kata Rudiyanto, akses jalan bukan sekadar sarana fisik. Jalan adalah nadi utama perekonomian kampung.
Tanpa akses yang layak, hasil pertanian dan perkebunan akan selalu terhambat, sementara biaya hidup semakin tinggi.
“Kami sangat berharap ada perhatian dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, agar pembukaan jalan baru maupun peningkatan jalan lama bisa segera dilakukan. Dengan begitu, hasil pertanian bisa lebih mudah keluar dan ekonomi kampung dapat berkembang,” tegasnya.
Menurut Rudiyanto, warga tidak menuntut pembangunan yang muluk-muluk. Mereka hanya ingin keadilan pembangunan agar tidak terus bergantung pada jalan perusahaan.
Jika akses terbuka, bukan hanya warga Muara Ponaq yang merasakan manfaat, tapi juga kampung-kampung lain di sekitarnya.
“Kalau jalan kami bagus, hasil kebun bisa cepat keluar, biaya angkut lebih murah, dan ekonomi masyarakat tentu lebih baik. Kami tidak ingin selamanya terisolasi hanya karena jalan yang tak kunjung dibangun,” pungkasnya.