“Saya memahami beberapa kendala, seperti terbatasnya anggaran karena efisiensi dan diarahkan untuk program-program lainnya. Tapi bagaimana pun juga, masyarakat di Kubar tetap berharap besar agar jalan ini cepat diselesaikan,” tambah Edwin.
Bupati menilai, rampungnya proyek perbaikan jalan tersebut akan memberi multiplier effect bagi Kutai Barat.
Pertama, arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan lebih lancar sehingga harga jual produk bisa lebih kompetitif.
Kedua, akses pariwisata dan investasi akan meningkat karena investor cenderung memilih daerah dengan infrastruktur yang memadai.
“Kalau jalan itu baik, otomatis masyarakat lebih mudah menjual hasil bumi mereka. Perusahaan atau investor juga tidak ragu masuk, karena akses transportasi lancar. Jadi, efeknya akan luas bagi ekonomi daerah,” tutur Edwin.
Selain ekonomi, aspek sosial juga akan terdampak. Pelayanan kesehatan dan pendidikan bisa menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.
Ambulans, hingga logistik pendidikan tidak lagi terhambat di jalan rusak.
“Bagi kami, infrastruktur jalan itu bukan hanya soal kendaraan lewat. Tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Momentum kemerdekaan, kata Edwin, sebaiknya menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen membangun daerah.
Ia menekankan, semangat gotong royong yang diwariskan para pahlawan harus tetap menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang dengan pengorbanan besar. Sekarang giliran kita mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, inovasi, dan prestasi. Itu cara kita menghargai mereka,” ucap Edwin.
Ia mengajak seluruh masyarakat Kutai Barat untuk terus bersatu, saling mendukung, dan tidak berhenti berkreasi demi kemajuan bersama.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mengawal program pembangunan, namun partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan.
Edwin menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar infrastruktur di Kutai Barat mendapat perhatian lebih.
Ia menyebut pembangunan di daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan anggaran dan kebijakan dari pusat.