Sementara pendapatan mitra turun sampai 45 persen dibandingkan periode sebelumnya.
"Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan tarif yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi mitra pengemudi yang sangat bergantung pada pendapatan harian," tambahnya.
Menurutnya, kantor yang disegel tersebut bukan hanya sekadar pusat administrasi. Melainkan juga menjadi lokasi pelatihan, layanan teknis, dan komunikasi aktif dengan ribuan mitra di Kalimantan Timur.
BACA JUGA:Maxim Indonesia Beri Klarifikasi soal Mangkir dari Rapat, Ingin Segera Bertemu Pemprov Kaltim
"Kami menyayangkan terjadinya penutupan kantor ini, oleh karena itu, kegiatan jalannya operasional dan kesejahteraan para mitra kami di lapangan terhambat. Semestinya, penertiban ini bisa dihindari, mengingat kita masih terbuka untuk berkomunikasi langsung," tutur Rafi.
Selain menyampaikan keberatan, Maxim mengklaim bahwa selama ini pihaknya aktif menyampaikan evaluasi data ke pemerintah daerah.
Laporan resmi mengenai dampak penerapan tarif telah diserahkan lebih awal sebelum penyegelan terjadi.
Untuk itu, pihaknya menegaskan selalu terbuka untuk berdialog secara aktif dengan pemerintah.
Dan berharap agar kebijakan transportasi daring di Benua Etam dapat dikaji secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan kerugian pihak manapun.
"Kami berharap ada solusi kolaboratif yang menghadirkan kepastian hukum berpihak pada masyarakat sebagai pengguna aktif, mitra pengemudi dan perusahaan," kata dia.
BACA JUGA:Mengaku Sudah Kantongi Izin, Maxim Minta Dibolehkan Beroperasi di Samarinda
Sebagai penutup, Maxim Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja melalui layanan transportasi daring yang inklusif dan adaptif.
"Kami juga turut aktif mendukung dan menjaga iklim usaha yang sehat serta kompetitif," pungkas Rafi.