SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda terus menunjukkan tren peningkatan. Bahkan yang terbaru, 2 balita meninggal dunia di tangan ayah kandungnya sendiri.
Pun DPRD telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan keprihatinannya atas lemahnya pelaksanaan regulasi di lapangan.
Ia menilai, Pemkot Samarinda belum maksimal dalam memberikan perhatian terhadap isu kekerasan anak.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Kronologi Ayah Kandung Bunuh Dua Balita di Samarinda, Diduga Sudah Direncanakan
BACA JUGA: Keluarga Ungkap Tanda-tanda Depresi pada Ayah Pembunuh 2 Balita di Samarinda
“Kalau peran DPRD ada tiga. Satu membuat regulasi, membuat perda,” ujar
Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa DPRD telah menuntaskan tugas legislasi dalam upaya perlindungan anak.
Namun, menurutnya, pembuatan perda saja tidak cukup tanpa keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikannya secara menyeluruh.
“Kita sudah membuat perda tentang perlindungan anak, tapi eksekutornya siapa? Pemerintah,” tegasnya.
BACA JUGA: DPRD Samarinda Soroti Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan Balita oleh Yayasan Sosial
Sri Puji menyoroti bahwa permasalahan terbesar justru ada pada aspek pelaksanaan di lapangan, yang tidak diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Salah satu fokus penganggaran DPRD adalah kepada mitra kerja seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan perlindungan anak di masyarakat.
“Lalu kita penganggaran kaitannya dengan mitra kerja. Apa penganggaran itu cukup atau tidak untuk misalnya DP2PA melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat atau intervensi berbasis masyarakat,” jelasnya.