Lebih jauh, Ridwai menggarisbawahi bahwa tren stunting di Kutai Barat terus naik dari tahun ke tahun.
Penurunan angka stunting hanya sempat terjadi satu kali dalam beberapa tahun terakhir, itupun dengan penurunan yang sangat tipis.
“Kalau ini dibiarkan, bukan mustahil di tahun 2045 nanti saat Indonesia mengejar generasi emas Kutai Barat justru menghasilkan generasi yang tertinggal secara kualitas. Ini bukan hanya soal anak-anak yang pendek atau kurus, tapi menyangkut masa depan sumber daya manusia kita,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD tidak pernah menghambat program-program pengentasan stunting. Menurutnya, selama ini lembaga legislatif selalu memberi dukungan anggaran penuh untuk program Dinas BKKBN maupun instansi lain yang fokus menurunkan angka stunting.
BACA JUGA: 6 Guru Muda Ditugaskan di Pedalaman Kutai Barat, Bupati Edwin Sebut Mereka Inspirasi Perubahan
“Kami tidak pernah memotong anggaran stunting. Tapi kalau angkanya tetap tinggi, artinya ada yang salah di lapangan. Ini yang harus kita benahi bersama,” ucapnya.
Kepada para pimpinan perusahaan yang hadir, Ridwai juga menyerukan peran aktif sektor swasta dalam membantu penanganan stunting.
Ia menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan sekitar mereka beroperasi.
“Kalau perusahaan hanya berharap pemerintah yang kerja sendiri, saya pikir ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Padahal, yang nanti akan bekerja di perusahaan-perusahaan itu adalah anak-anak dari Kutai Barat sendiri. Kalau mereka sehat, gizinya cukup, produktivitas juga pasti tinggi,” ujar Ridwai.
BACA JUGA: 10 Guru Kutai Barat Ikuti Seleksi Nasional Kepala Sekolah 2025, Era Baru Manajerial Pendidikan
Ia menggambarkan bahwa pekerja yang tumbuh dari kondisi stunting cenderung tidak sekuat dan sebersemangat mereka yang sehat secara fisik sejak kecil.
Menurutnya, jika perusahaan ingin produktivitas jangka panjang, maka investasi gizi dan kesehatan masyarakat harus jadi perhatian.
“Stunting ini bukan masalah pemerintah saja. Ini masalah kita bersama. Pemerintah, adat, keluarga, perusahaan semua harus punya peran,” tandasnya.
Ridwai berharap, ke depan ada regulasi yang lebih tegas untuk membatasi pernikahan anak, termasuk yang dilakukan melalui jalur adat.
BACA JUGA: Keluhan Warga Kaltim Soal Pelayanan Publik Masih Tinggi, Ombudsman Catat 253 Akses Pengaduan
Ia mengakui bahwa tantangannya berat, karena menyangkut cara pandang, nilai budaya, dan kebiasaan yang sudah mengakar.