Daya Beli Turun, UMKM Naik

TANJUNG REDEB, DISWAY – Kondisi perekonomian di Bumi Batiwakkal, diduga mengalami penurunan. Hal tersebut, menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Wiyati, ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat. Kurangnya frekuensi daya beli, dikatakan Wiyati, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh nyata, berupa kurangnya investor yang masuk ke wilayah Berau, turunnya sektor tambang, serta adanya pengurangan karyawan suatu perusahaan hingga berdampak pada pendapatan dan penghasilan masyarakat yang berkurang. Meski daya beli turun, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bumi Batiwakkal, justru mengalami peningkatan sebanyak 361. Di mana, pada tahun 2019 hanya 1.455, dan per 13 Februari 2020 mencapai 1.816 UMKM. (selengkapnya lihat grafis) Terkait maraknya virus corona di luar negeri, ditegaskannya, belum berpengaruh pada ekonomi Berau. “Khususnya Kalimantan Timur kita memiliki bandara internasional, penyaringannya ada di Balikpapan. Akan berpengaruh pada UMKM, apabila pasokan bahan baku dari luar negeri terkendala. Pada intinya memang, tahun ini capaianya saja yang menurun,” katanya Disway, Senin (24/2). Terjadinya peningkatan UMKM dari tahun ke tahun, disebutkan Wiyati, karena adanya pembinaan yang semakin aktif dari dinas yang terkait. Adapun yang perlu menjadi perhatian, pelaku UMKM belum dapat menghitung pendapatan masing-masing secara rinci. Karena belum adanya laporan, yang belum disampaikan kepada Diskoperindag, secara rutin. “Padahal jika ada data rutin, kami bisa menghitung berapa sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kebetulan kami kerja sama dengan Badan Pusat Statistik agar penghitungan lebih real. Jadi lebih tahu penduduk yang punya UMKM,” jelasnya. Menurut Wiyati, rata-rata pendapatan UMKM berdasarkan data kecamatan, belum bisa dikatakan valid, ini menjadi kendala tersendiri. Ada beberapa kecamatan pun yang tidak memiliki data warga yang memiliki UMKM. Biasanya, sebagai kepala wilayah harusnya mengerti betul beberapa jumlah pengusaha yang berada di wilayahnya tersendiri. Sementara data 2018, capaian UMKM omzet per tahun dari 13 kecamatan berada di angka Rp 5.729.363.825.000 dari total 566 UMKM. Perhitungan klasifikasi jenis usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dihitung berdasarkan omzetnya. (lihat grafis) Untuk klasifikasi Mikro dapat dihitung dari tenaga kerjanya, maksimal empat orang dengan modal mulai dari Rp 0 hingga Rp 50 juta. Sedangkan Kecil dan Menengah dimulai dengan modal Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, dengan maksimal tenaga kerja yaitu 6 orang (kategori kecil). “Jika sudah memiliki tenaga kerja lebih dari 6 orang itu dapat dikatakan usaha Menengah,” ungkapnya. Penghitungan klasifikasi usaha terkadi perubahan, yaitu perhitungan berdasarkan tenaga kerjanya. Kendati demikian, perhitungan tersebut dapat berdampak pada perhitungan sumbangan PDRB, dan telah diatur dalam undang-undang. Padahal PDRB memiliki keterkaitan sendiri dengan pendapatan daerah. “Jadi perputaran dari segi UMKM-nya berapa, ada usaha lain lagi, jasa berapa, pariwisata berapa, sebetulnya dilihat dari situ. Uang itu yang berputar di daerah kita,” tegasnya. Untuk perputaran uang UMKM Berau, berdasarkan data terakhir jumlahnya sudah mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Sementara, data terbaru 2019, masih dalam proses pendataan. Tidak menutup kemungkinan, beberapa UMKM yang awalnya usaha Kecil menjadi Mikro, adapun dari Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah. Diskoperindag pun gencar melakukan pembinaan untuk naik kelas. “Jika ada kenaikan kelas, jelas omzetnya akan naik, pembayaran tenaga kerja pun akan naik,” terangnya. Selain itu, peran UMKM diharapkan bukan hanya fokus pada omzet tersendiri. Namun, bagaimana mereka bisa memberdayakan tenaga kerja, dan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Baginya, dengan adanya pengusaha-pengusaha baru yang tengah berdiri dapat memberikan kesempatan kerja bagi pengangguran di Berau. Adanya lapangan kerja yang lebar, dan kurangnya pengangguran tentu akan meningkatkan kembali ekonomi Berau. *RAP/APP