Sumber kehilangan tutupan hutan terutama berasal dari ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas tambang batubara, dan pembangunan kawasan strategis nasional.
BACA JUGA: Perluas Lahan Tanam, Kementan Pastikan Tak Ganggu Kawasan Hutan di Kaltim
BACA JUGA: Menteri LHK Jamin Pemerintah Tidak Tinggal Diam soal Tambang di Hutan Unmul
Tak hanya itu, Rudy mengatakan, fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai teknologi pemantauan jarak jauh untuk merekam data kualitas udara, kondisi perairan, dan tutupan vegetasi di sekitar kawasan pembangunan.
"Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN memikul tanggung jawab besar menjaga daya dukung ekologis," tuturnya.
Di sisi lain, lanjut Rudy, sistem kerja Pusdal LH akan mempermudah koordinasi lintas instansi.
Data yang dikumpulkan akan menjadi acuan tindakan cepat maupun evaluasi kebijakan pembangunan.
BACA JUGA: Kaltim Juara Deforestasi 2024: Hutan Hilang Puluhan Ribu Hektare
BACA JUGA: Deforestasi di Indonesia Sudah Keterlaluan, 1,93 Juta Hektare Hutan Hilang dalam 2 Tahun
Selain fungsi pengawasan, kantor ini juga akan digunakan sebagai pusat pelatihan tata kelola lingkungan bagi aparatur pemerintahan dan lembaga pendidikan.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat dapat mengakses data terbaru mengenai kondisi ekosistem melalui layanan publik yang disiapkan.
"Seiring percepatan proyek strategis nasional, termasuk kantor legislatif dan rumah jabatan di IKN, potensi tekanan ekologis diperkirakan meningkat," tandasnya.
Gubernur Rudy berharap, fasilitas ini menjadi instrumen pengendali agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan hutan tropis dan kawasan pesisir.