BERAU, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kemandirian kampung melalui penguatan tata kelola desa.
Upaya ini dijalankan secara berkelanjutan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengawasan penggunaan anggaran di tingkat kampung.
Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pengembangan program SIGAP, yang telah menjadi program unggulan daerah.
Melalui kolaborasi bersama PT Berau Coal dan Yayasan YALIRA, program ini dirancang untuk mendorong pemberdayaan kampung serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Dukung Pelayanan Publik, Diskominfo Berau Komitmen Realisasikan 9 Program Unggulan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu mengatakan bahwa meskipun program SIGAP tetap dipertahankan sebagai prioritas pemerintah daerah, pendekatannya kini lebih disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kampung.
“SIGAP masih menjadi program unggulan kepala daerah. Tapi sekarang konsepnya agak berbeda, lebih diarahkan ke pendampingan desa secara tematik,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa, 1 Juli 2025.
Pendekatan tematik yang dimaksud, merujuk pada penyesuaian program pendampingan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung.
Setiap kampung akan mendapatkan pendampingan yang lebih spesifik, sesuai dengan sektor yang menjadi kekuatannya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata.
“Misalnya kalau desa punya potensi kakao, maka fokusnya bagaimana mengembangkan kakao dari hulu sampai ke hilir. Begitu juga kalau potensi utamanya kelapa dalam atau pariwisata, pendampingan diarahkan ke situ,” jelasnya.
Saat ini, program SIGAP menyoroti 5 potensi utama yang menjadi fokus pengembangan, yaitu kakao, jagung, kelapa dalam, desa wisata, dan perhutanan sosial.
Selain mendorong produktivitas, program ini juga diarahkan pada proses hilirisasi, agar produk unggulan desa dapat memiliki nilai tambah ekonomi.
Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN yang melarang penggunaan anggaran kampung untuk membayar honor tenaga non-ASN, pelaksanaan program pun mengalami penyesuaian.