"Secara garis besar, keterlambatan administrasi dalam pelaksanaan berbuntut pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan tidak maksimalnya penyerapan," terang Yusri.
Ia memastikan seluruh proyek strategis pemerintah kota pada 2024 berjalan baik, kecuali satu paket yang masih dalam proses penyelesaian.
"Hanya ada satu paket, yaitu pembangunan RSU Sayang Ibu yang sempat terkendala lahan dan sekarang masih berproses. Ada perpanjangan waktu dari PPK atau DKK," bilangnya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah percepatan.
"Selain imbauan secara lisan di rapat-rapat koordinasi, pemerintah kota juga mengeluarkan surat percepatan pengadaan barang dan jasa pada Maret 2024,"
"Ini salah satu upaya mendorong OPD melakukan percepatan proses pengadaan, khususnya paket bernilai di atas Rp10 miliar," sambung Yusri.
Bagian Administrasi Pembangunan juga melakukan pengawasan berkala. Di awal Triwulan I, pihaknya telah mengirim surat imbauan pelaksanaan paket pekerjaan dengan melampirkan jumlah paket dan status pelaksanaannya.
BACA JUGA:Panen Air Hujan Jadi Strategi Baru Hadapi Banjir di Kawasan Rawan Kota Balikpapan
"Ini sebagai peringatan kepada OPD yang belum memulai proses," tekannya.
Pendampingan dan monitoring dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Pada Triwulan II dan III, Bagian Administrasi Pembangunan mendampingi pengisian realisasi mandiri sekaligus memantau perkembangan melalui laporan bulanan dari setiap OPD.
Sementara di awal Triwulan IV, pihaknya juga mengirim surat peringatan kepada kepala OPD yang capaian serapan anggarannya masih di bawah 50 persen.
"Kami meminta agar penyerapan segera ditingkatkan supaya target realisasi keuangan dapat tercapai," harapnya.
Yusri menegaskan bahwa upaya perbaikan akan terus dilanjutkan. Agar sisa anggaran tahun depan dapat ditekan.
"Untuk meminimalisir SILPA, kami akan terus mengingatkan OPD melalui surat hasil evaluasi atau desk bersama TAPD dalam rangka pendampingan agar realisasi sesuai target," tutupnya.