PERMAINAN BANTENG

DPP PDIP telah merilis rekomendasi bakal calon yang diusung untuk Pilkada serentak September nanti. Termasuk untuk beberapa daerah di Kalimantan Timur. Rahmad Mas’ud tercatat diusung sebagai bacalon wali kota Balikpapan. Padahal Golkar sendiri, partainya Rahmad, belum mengeluarkan rekomendasi soal itu. Hmm…    SURAT DPP PDIP tentang agenda penyampaian tahap-1 nama-nama calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sudah  beredar di grup-grup WhatsApp. Surat tersebut resmi ditandatangani  Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Bahkan surat itu sudah beredar sebelum pukul 14.00 WIB, Rabu (19/2) kemarin. Sementara agenda dalam undangan penyampaian rekomendasi nama-nama itu, baru dimulai pukul 14.00 WIB di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Surat tertanggal 18 Februari 2020 itu berisi nama-nama calon kepala daerah untuk 50 daerah di Indonesia. Dalam surat tersebut, di Kaltim ada 4 daerah yang sudah klir nama-nama yang akan diusung DPD PDIP. Kabupaten Paser (dr Fahmi Fadli/Ir H Sulaiman Eva Merukh MAP); Kota Balikpapan (H Rahmad Mas'ud/Thohari Aziz SH); Kota Bontang (Ir H Adi Darma MSi/Basri Rase) dan Kabupaten Kutai Barat (FX Yapan SH/H Edyanto Arkan). "Itu (surat) benar," kata salah satu kader PDIP yang bertugas di DPR RI, yang enggan disebutkan namanya, Rabu (19/2). Pun begitu dengan Thohari Aziz. Ketika dikonfirmasi Disway Kaltim terkait hal ini, tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. Kendati Thohari belum membenarkan isi surat yang beredar tersebut, namun kepergiannya ke Jakarta untuk rapat pada hari dan jam yang sama selaras dengan agenda yang tertulis pada surat yang beredar itu. "Saya dipanggil (ke Jakarta). Kalau saya (keputusan), menunggu rapat jam 14.00 WIB nanti," ungkapnya. Disway Kaltim jauh-jauh hari, sejak Agustus 2019, telah memprediksi kemungkinan Rahmad/Thohari berpasangan pada Pilkada Balikpapan September nanti. Tapi gambarannya masih samar. Masih membaca kemungkinan jika DPD PDIP Kaltim Safaruddin ikut kontestasi pada Pilwali Balikpapan. Jika itu yang terjadi. Puang Safar ikut maju. Maka kemungkinan besar kuning dan merah tidak akan melebur. Pada berita DiswayKaltim.com yang diunggah 17 Agustus 2019 dengan judul Safar-Rahmad Atau Rahmad-Safar, secara lisan Safaruddin menyampaikan tak menutup kemungkinan jika Golkar dan PDIP bisa berkoalisi pada Pilwali Balikpapan 2020. Namun untuk itu, Puang punya syarat tersendiri. Yakni Rahmad Mas’ud harus legowo sebagai bakal calon wakil wali kota. “Ya terserah Pak Rahmad. Kalau mau ya silakan saja. Ya saya dong calon wali kotanya. Kalau mau jadi wakil saya, enggak apa-apa. Kalau beliau mau jadi wakil, ya bisa berpasangan (berkoalisi),” ujar Safaruddin. Kemungkinan Rahmad mau menjadi wakil wali kota sangat kecil. Mengingat Rahmad tercatat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Balikpapan dengan perolehan kursi paling banyak. Yakni 11 kursi. Cukup untuk mengusung satu pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Karena hanya 9 kursi untuk bisa mengusung pasangan calon. Sementara PDIP meraih 8 kursi. Masih kurang satu kursi lagi. Selain itu, Rahmad Mas’ud juga seorang wakil wali kota. Seorang petahana sudah seharusnya memiliki daya tawar tinggi dan diunggulkan. Untuk menjadi wakil Puang Jenderal tentu bukan pilihan utama. Pun begitu dengan Safaruddin. Ia pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kaltim. Safaruddin meraih kemenangan suara di Balikpapan. Pengalaman itulah yang menyebabkan Safaruddin percaya diri untuk menjadi orang nomor 1 di Kota Minyak. Kemungkinan PDIP dan Golkar bergandengan justru tercium ketika Safaruddin dikabarkan tidak jadi maju pada Pilwali itu. Meski pun Safaruddin juga ikut mendaftar ketika penjaringan DPC PDIP Balikpapan, namun beberapa pengamat menyampaikan hanya untuk menutupi strategi yang sebenarnya. Mundurnya Sang Janderal Awal indikasi mundurnya Puang Jenderal dari kontetasi politik di Balikpapan, mulai terlihat Jumat, 25 Oktober 2019. Ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan telah menerbitkan keterangan pindah Safaruddin ke Jakarta. Pada hari itu juga, surat pindah Safaruddin diambil oleh kader DPC PDIP Balikpapan. Kemudian surat keterangan pindah itu diantar ke DPD PDIP Kaltim di Samarinda, pada hari Minggunya, 27 Oktober 2019. Adanya keterangan pindah atau pindah KTP ke Jakarta, menandakan Safaruddin tak akan maju pada Pilkada Balikpapan 2020. Hak suaranya sirna. Ketika dikonfirmasi, Safaruddin membenarkan kepindahan domisili tersebut. “Itu kan hanya (pindah) KTP saja. Formalitas lah itu. Tapi kan masa saya meninggalkan Kaltim. Saya ini dapil Kaltim. Saya ketua DPD PDIP Kaltim,” tegasnya kepada Disway Kaltim. Komisioner KPU Balikpapan Syahrul Karim melalui pesan elektroniknya, Sabtu malam (2/11/2019), menyampaikan jika hak Safaruddin sebagai pemilih tak bisa digunakan. Karena bukan lagi warga Balikpapan. Namun jika ingin maju sebagai kepala daerah tetap masih bisa. “Selama masih WNI. Yang tidak bisa, ikut memilih di Pilkada,” jelas Syahrul. **** Hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota di DPC PDIP Balikpapan, 19 September 2019, sama sekali tak ada nama Rahmad Mas’ud. Wali kota Balikpapan itu memang tidak mendaftar ke partai binaan Megawati Soekarno Putri itu. Dugaan kuat perkawinan PDIP-Golkar justru ketika Rahmad Mas’ud didaftarkan ke DPD PDIP Kaltim. Sebagai bakal calon wali kota Balikpapan. Pengembalian formulir dilakukan pada Selasa 17 Desember 2019. Ini dibenarkan Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis. Menurut Nanda, sapaan akrabnya, pihak keluarga yang mendaftarkan Rahmad ke PDIP Kaltim. Formulir pendaftaran pun telah dikembalikan. Dikatakannya, PDIP Kaltim membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, setelah PDIP di kabupaten/kota membuka pendaftaran. “Setelah DPC, DPD yang buka. Se-Indonesia begitu. PDIP Kaltim buka pendaftaran 25-30 November. Pengembalian berkas ditutup Rabu (18/12). Dari Balikpapan, ada dua yang mendaftar, Pak Rahmad dan Pak Anwar H. Sulaiman,” tuturnya. Didaftarkannya Rahmad ke PDIP ini menguatkan sinyal koalisi dua partai besar tersebut. Pasalnya, Rahmad merupakan ketua DPD Golkar Balikpapan. Memang sebelumnya, beredar kabar antara Golkar dan PDIP kemungkinan berkoalisi. Kesepakatan koalisi, wali kota dari Golkar yaitu Rahmad Mas’ud. Sedangkan wakil wali kota dari PDIP. Kabar didaftarkan namanya ke PDIP, Rahmad pun membenarkan. Segala urusan pemenangan maupun suksesi menuju calon wali kota Balikpapan, kata Rahmad, diserahkan ke keluarga. Termasuk pendaftaran ke PDIP itu. “Saya fokus memikirkan tanggung jawab saya sebagai wakil wali kota. Pendaftaran keluarga yang urus. Masalah pendaftaran, survei dan restu itu mereka,” jelas Rahmad. Bahkan bakal calon wakilnya, lanjut pengusaha Balikpapan itu, keluarga besarnya yang menentukan. Keluarganya, menyiapkan tiga lembaga survei untuk menentukan siapa wakil Rahmad di Pilkada Balikpapan tahun depan. Saat diminta membeberkan tiga lembaga survei itu, Rahmad masih enggan menyebutkan. Inginnya Birokrat Dari beberapa sumber Disway Kaltim, sebelum akhirnya Rahmad merapat ke PDIP, ada kesepakatan antara Rahmad dan para petinggi partai berlambang kepala banteng itu di Jakarta. Kesepakatan itu mengharuskan Rahmad untuk menggandeng PDIP jika ingin melenggang pada Pilkada Balikpapan. Rahmad sendiri awalnya irit bicara soal siapa orang yang akan mendampinginya. Sering kali dia memberikan clue. Petunjuk. Antara pengusaha dan birokrat. Seorang jurnalis di Balikpapan bertanya; lebih pilih mana pengusaha atau birokrat. “Birokrat,” jawab Rahmad. Beberapa kali Disway Kaltim bertanya pun jawabannya selalu seperti itu. Sebelum terdengar kabar soal adanya kesepakatan antara Rahmad dengan DPP PDIP tersebut. Golkar Belum Bersikap Ketua Harian DPD Golkar Balikpapan Kasharyanto pun merespons terkait pendaftaran Rahmad ke DPD PDIP Kaltim. Kas, sapaan karibnya menegaskan bahwa itu bukanlah sikap Golkar. “Golkar, sampai detik ini belum ada rapat pleno. Belum ada rapat pengurus, belum ada pertemuan apapun untuk menentukan kadernya mendaftar ke partai manapun,” katanya, saat diwawancarai Disway Kaltim, Senin 23 Desember 2019. Meski demikian, Kas mengatakan, internal Golkar Balikpapan sepakat mengusung Rahmad sebagai bakal calon wali kota. “Kami sepakat pilih Pak Rahmad. Tapi, tidak ada kader Golkar yang diusung ke partai lain. Intinya, Golkar tak pernah ada pembahasan terhadap kadernya, apakah mendaftar ke partai lain atau tidak,” ungkapnya. Kalaupun ada yang mendaftarkan Rahmad ke partai lain, Kas memastikan itu di luar tanggung jawabnya. Di luar dari sikap Golkar Balikpapan. “Kalau ada yang mengatasnamakan Golkar, berarti salah,” tegasnya. Kini, Rahmad bukan hanya didaftarkan. Tapi sudah resmi diusung oleh PDIP. Namanya resmi disebutkan sebagai bakal calon wali kota Balikpapan bersanding dengan Thohari Azis. Bagaimana sikap Golkar? Padahal hingga berita ini diturunkan, Golkar Balikpapan belum menentukan sikap siapa pasangan bacalon yang akan diusung oleh beringin. Partai Golkar baru akan menunggu pengembalian formulir pendaftaran bacalon pada 25 Februari mendatang. Sudah ada 23 bakal calon pendaftar. Tiga di antaranya mendaftar sebagai bakal calon wali kota, dan 20 orang pendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Seperti yang diumumkan Sekrertaris Golkar Abdulloh dan Ketua Tim Penjaringan Kasharyanto. Menurut sumber Disway Kaltim yang mendapat bocoran dari internal keluarga Rahmad. Sebetulnya pihak keluarga masih belum sreg dengan “perkawainan” tersebut. Mereka masih memilih kalangan birokrat untuk mendampingi Rahmad. Karenanya, dalam penjaringan Partai Golkar Balikpapan, terdapat dua bacalon wawali yang berasal dari kalangan birokrat. Yakni Sayid MN Fadli dan Madram Muhyar. (*) Pewarta : Ariyansah, Muslim Hidayat Editor : Devi Alamsyah