Diskominfo juga akan membuka ruang pelatihan bagi kader-kader PKK agar memiliki kemampuan dalam mengelola media sosial, membuat video edukatif, dan mengedukasi masyarakat secara daring.
“Ke depan, kita juga akan menyelenggarakan pelatihan pembuatan konten digital untuk membina teman-teman dari PKK, kami ingin kader PKK mampu menghasilkan konten kreatif dan komunikatif, yang bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menginspirasi masyarakat,” tambah Rustam.
Selain memfasilitasi penyebaran informasi kegiatan PKK, kerja sama ini juga mencakup penyiaran iklan layanan masyarakat dan kampanye digital terkait isu-isu strategis seperti pencegahan stunting, kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan perempuan, hingga penguatan ketahanan keluarga.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, kedua lembaga sepakat untuk membangun sinergi yang berkelanjutan, termasuk melalui kegiatan bersama, penyusunan strategi komunikasi publik, serta pengembangan platform digital berbasis komunitas perempuan.
Dalam waktu dekat, akan disusun agenda pelatihan dan produksi konten terpadu antara TP PKK dan Diskominfo. Agenda ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kader di tingkat kecamatan dan kampung.
Program tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di bidang literasi digital serta pelayanan informasi berbasis gender.
“Transformasi digital adalah peluang besar untuk memperkuat pelayanan publik, dan TP PKK punya peran vital dalam menyampaikan informasi pembangunan yang menyentuh keluarga,” ujar Rustam. (ADV)