JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Kebijakan mutasi sejumlah dokter di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menuai protes, terutama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Isu ini mencuat usai pemindahan Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, yang dinilai tidak berdasarkan prinsip pemerataan melainkan bentuk tekanan terhadap pihak yang bersuara kritis.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rotasi dokter dilakukan sebagai langkah untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan adil, serta menghapus praktik diskriminatif di kalangan tenaga medis.
"Jadi mutasi itu sudah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu. Semuanya diputar kenapa? Saya tidak ingin ada budaya-budaya tidak timur. Itu kuat sekali itu saya lihat," ujar Budi usai rapat bersama DPR RI, Rabu.
BACA JUGA: Kaltim Masih Kekurangan 11 Ribu Nakes, Tapi Banyak Lulusan Tak Terserap, Kok Bisa?
BACA JUGA: Pemerintah Ingin Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Kadin Minta Pertimbangkan Kembali
Ia mencontohkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap dokter yang dipindahkan ke daerah tertentu karena dianggap bukan lulusan lokal.
Menurutnya, praktik semacam ini justru menciptakan persaingan tidak sehat di lingkungan rumah sakit.
"Di rumah sakit saya saja kejadian, kok susah itu pindahin antara PON (Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono) sama RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), antara RSCM sama Dharmais, Harapan Kita dengan RSCM, itu kan susah sekali. Kan tidak baik kalau ada persaingan-persaingan yang tidak sehat seperti ini," beber Budi, dikutip Antara.
Budi mengungkapkan sudah ada sekitar 60 dokter yang dimutasi dalam program tersebut.
BACA JUGA: Saat Faskes Berubah Jadi Ruang Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan Desak Perubahan Sistemik
BACA JUGA: Kaltim Tidak Masuk Wilayah Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates
Namun, perhatian publik lebih tertuju pada satu kasus, yakni mutasi terhadap Piprim Basarah Yanuarso, yang memicu respons keras dari IDAI.
Menkes Budi menekankan bahwa pihaknya tetap menjalin kerja sama dengan IDAI dalam program-program kesehatan strategis, seperti penurunan prevalensi stunting dan penyediaan alat kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan anak.
"Bahwa kalau ada satu individu kemudian yang tidak cocok, kemudian melihat bahwa IDAI itu sama Kemenkes ada masalah, banyak lagi individu-individu lain yang terus bekerja menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di Indonesia," kata Budi.