Kecenderungan-kecenderungan ini menurutnya harus direspons melalui langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan dari sisi kebijakan, regulasi, hingga kurikulum pendidikan.
Adapun rekomendasi strategis IKPPNI kepada BRIN, Capt. Dwiyono memberikan tujuh poin masukan yang direkomendasikan kepada BRIN dan pemerintah:
1. Penyusunan Marine Strategic Foresight Technology Road Map, untuk pemetaan teknologi otomasi maritim.
2. Identifikasi teknologi utama untuk menetapkan materi ajar pelaut niaga.
3. Penyusunan standar materi ajar sebagai dasar uji kompetensi.
4. Penyelenggaraan lokakarya dan seminar untuk validasi dari praktisi.
5. Keterlibatan aktif dan independen tenaga ahli maritim dalam uji kompetensi.
6. Tinjauan menyeluruh atas Marine Technology Road Map dalam tiga skala waktu: pendek (4 tahun), menengah (3 tahun), dan panjang (5 tahun).
7. Penempatan pejabat dengan kompetensi linier dalam sistem pendidikan kepelautan.
Pihaknya berharap 7 poin diatas dapat menjadi bahan rujukan utama BRIN dalam menyusun kebijakan riset dan pengembangan pendidikan pelaut ke depan.
Namun, Capt. Dwiyono juga menggarisbawahi adanya dinamika di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang baru saja melakukan mutasi internal pada minggu pertama Mei 2025 ini. Hal tersebut menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan BPSDM Pusbangdiklat Laut dalam menyusun program pengembangan SDM Pelaut Niaga yang tepat dan adaptif.
Pihaknya pun menegaskan bahwa sinergi antara praktisi, akademisi, dan institusi pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam menyiapkan pelaut-pelaut Indonesia yang mampu bersaing secara global. (*)