KEK Maloy Sepi Peminat, Kendalanya Infrastruktur Belum Memadai

Salah satu sudut di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy yang diambil dari atas. ==================   Samarinda, DiswayKaltim.com- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih belum beroperasi. Karena belum ada investor yang tertarik berinvestasi. Meski sudah hampir setahun diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2019 lalu. Direktur Utama Perusda Melati Bhakti Setya (MBS) Agus Dwitarto menyatakan, hingga saat ini belum ada investor yang eksisting menanamkan modalnya di KEK Maloy. Alasannya, karena infrastruktur sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Ia mengklaim sudah menyampaikan segala kondisi tersebut ke Komisi II DPRD Kaltim, untuk segera dicarikan solusi. "(Fasilitas) untuk kebutuhan daya tarik bagi para investor itu harus segera dievaluasi. Kalau ada yang kurang bagus, harus diperbaiki. Kalau ada yang belum, harus diadakan. Sehingga dengan komplit fasilitas itu maka setiap calon investor kita akan jadi tertarik," kata Agus. Agus menjelaskan, fasilitas listrik di KEK Maloy. Saat ini sudah tersedia jaringan listrik dari PLN, dengan tegangan listrik maksimal hanya 30 megawatt atau untuk kelas menengah. Padahal, untuk jangka panjang, diperlukan pasokan hingga 90 megawatt. Sedangkan untuk suplai air besih, kata dia, masih ada kendala. Saat ini memang sudah tersedia Sistem Pengelola Air Minum (SPAM). Pasokan air direncanakan berkapasitas 200 liter per detik dari Sistem Sekerat. Namun belum bisa dioperasikan. "Sekarang belum bisa melakukan commisioning test. Ini kan masih bukan tanggang jawab kami, tapi pada pemerintah," ucapnya. Kendala lainnya soal akses jalan yang belum rampung secara keseluruhan dari total 11,4 kilometer. Pihaknya, sebagai pengelola saja. Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelbagai kendala tersebut. Segala sarana dan prasarana menjadi domain dari pemerintah. Untuk itu ia meminta dukungan kepada pemprov dan DPRD Kaltim untuk segera menuntaskan. "Yang menyiapkan membangun sarana dan prasarana itu pemerintah. Itu bukan kewenangan kita. Kita sudah diskusikan dengan Komisi II soal ini," tegasnya. Ia menjelaskan, jika segala fasilitas infstruktur dasar tersebut telah memadai, akan menjadi senjatanya selaku pengelola KEK Maloy untuk memasarkan kepada investor. Saat ini, badan pengelola tengah dibentuk. Melalui PT Kaltim Kawasan Industri Maloy yang mengurusi sisi kawasan industri dan PT Kaltim Pelabuhan International Maloy untuk jasa pelabuhan. Keduanya anak perusahaan dari Perusda MBS Kaltim. "Sehingga ada minat lah untuk masuk sebagai investor. Investor kan bisa juga membangun refinery yang ada di sana menggunakan lahan yang ada di sana," jelasnya. Menurut Agus, sebenarnya sudah banyak calon investor yang tertarik berinvestasi di KEK Maloy. Bahkan sudah sampai survei ke lokasi dan melakukan komitmen pra investasi. Hanya saja, belum ada satupun yang terealisasi. "Kita menunggu persiapan dari mereka. Ketika mereka siap, akan segera mengeksekusi untuk mendirikan pabrik- pabrik mereka di sana," imbuhnya. Ketertarikan tersebut, kata Agus, sejak KEK Maloy diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dengan 2 KEK lainnya di tanah air, dari Manado, pada 1 April 2019 lalu. Atas dasar rekomendasi dan penilaian dari Dewan KEK pusat. Dimana, segala persyaratan minimal operasi sudah terpenuhi. Sehingga menjadi dasar untuk diresmikan. "Keinginan investor ini, akan nanya ada berapa listriknya, airnya. Nah ini yang kita coba koordinasikan dengan pemerintah, (kendalanya)," terangnya. Diketahui, KEK Maloy di Kutim memiliki total luas area sebesar 557,34 hektare. Diproyeksikan akan menarik investasi hingga Rp 34,3 triliun. Dengan rencana industrialisasi atas pelbagai komoditi, terutama kelapa sawit, kayu dan energi. Juga didukung letak geografisnya di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menjadi lintas laut perdagangan international. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan sarana dan prasarana di KEK Maloy tersebut. Ia menduga, karena belum memadai sarana dan prasarana, kawasan industri itu tak kunjung mendapat minat investor untuk berinvestasi. "Memang sudah ada MoU, tapi enggak ada yang masuk," kata Ketua Fraksi PAN ini. Hal ini juga berdampak pada kontribusi Perusda MBS dari anak perusahaanya, PT. KKIM dan KPIM yang mengelola KEK Maloy tersebut. Karena tak beroperasi. Padahal, sudah ada uang yang keluar Rp 500 juta operasional. Bahar pun merekomendasikan dua opsi. Jika memang dua perusaahan tersebut tak dapat beroperasi. Mengucurkan anggaran bagi dua perusahaan pengelola tersebut atau memutus kerjasamanya. "Kita harus pelajari dulu dokumennya. Apakah memungkinkan. Atau memang menambah dana tapi mereka harus menjelaskan segala peruntukan yang sudah," tandasnya. (lim/dah)