Ia menggarisbawahi pentingnya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai solusi utama.
"Selama ini, mekanisme pengakuan masyarakat adat antar-kementerian tidak sinkron. Satu-satunya jalan keluar adalah segera mengesahkan UU Masyarakat Adat," jelasnya.
Pria yang akrab disapa Yance itu menegaskan, masyarakat adat bukan anti-pembangunan. Namun, mereka menolak bentuk pembangunan yang menghilangkan wilayah.
"Tanah adalah identitas. Jika tanah diambil, maka ada bagian dari identitas yang ikut dihapus," pungkasnya.
Rakernas AMAN VIII berlangsung selama 3 hari dan menghadirkan berbagai agenda strategis, termasuk konsolidasi program organisasi, penyusunan arah kebijakan internal, serta pembahasan rencana kerja jangka menengah.
Forum tersebut juga menjadi tempat berbagi pengalaman lintas komunitas mengenai cara-cara bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan struktural dari negara maupun korporasi.