Ia berharap proses pelantikan bupati baru tidak melewati Februari 2026, sebab masa jabatan bupati/wakil bupati sekarang akan berakhir pada bulan Februari 2026 mendatang.
BACA JUGA: Program Penghapusan Utang bagi Pelaku UMKM di Daerah Tunggu Juknis dari Pusat
BACA JUGA: Akademisi Unmul Sebut Indonesia Gelap Bentuk Respons Militerisme di Pemerintahan
"Semoga pada bulan Juli atau Agustus sudah ada bupati baru sehingga tidak perlu harus ada Pj," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kekosongan pemerintahan.
Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya kesuksesan PSU serta mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat Mahulu agar kepemimpinan yang baru bisa segera terbentuk.
"Kita semua harus sama-sama mensukseskan PSU ini, agar bisa terlaksana dengan baik dan tentunya bisa menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan Mahulu ke yang lebih baik lagi," tuturnya.