Tenaga Honorer Dihapuskan, Rizal Keberatan

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. (Andrie/Disway) === Balikpapan, Diswaykaltim – Pemerintah pusat dan DPR RI mengambil keputusan tegas soal pegawai honorer dan tenaga kontrak. Mereka sepakat tak ada lagi istilah pegawai honorer dan tenaga kontrak. Saat ini di instansi pemerintahan, banyak sekali pegawai honorer dan tenaga kontrak. Ternyata dua istilah ini tidak diatur dalam administrasi pemerintahan negara ini. Mereka bekerja untuk pemerintah, namun tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer. Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1). Menanggapi penghapusan honorer itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi tidak sepakat. Pasalnya saat ini Pemkot Balikpapan masih banyak bergantung pada honorer. "Sampai sekarang belum ada instruksi tertulis dari Pemerintah Pusat ke kami. Cuma sudah lama persoalan honorer menjadi sorotan. Tapi memang faktanya masih dibutuhkan. Terutama di tenaga pendidikan dan kesehatan. Kalau tidak ada tenaga honorer bisa lumpuh sekolah-sekolah kita. Ada sekolah yang PNS cuma kepala sekolahnya," ujar Rizal, Rabu (29/1). Namun Rizal berpendapat, jika para honorer tersebut akan diberi kesempatan mengikuti tes CPNS atau P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak). “Beberapa penjelasan yang saya dapat, tenaga honorer akan diberi kesempatan ikut tes CPNS atau di P3K," jelasnya. Saat ini, di lingkup Pemkot Balikpapan terdapat sekitar 5 ribu tenaga honorer di berbagai bidang. Menyikapi soal P3K, sebenarnya Rizal masih meragukan hal tersebut. Pasalnya aturan dan regulasi itu masih belum sejalan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. "P3K masih jadi polemik pusat dengan daerah, karena pengangkatan pusat tapi gaji daerah. Tak sinkron. Harapan kami beban daerah harusnya kebijakan daerah," terangnya. Sehingga Rizal berkesimpulan jika faktanya hingga saat ini sebenarnya pemerintah daerah masih banyak membutuhkan honorer. "Masih tunggu surat resmi dan petunjuk dari pusat. Tapi merugikan sekali kalau dihapus. Sekolah dan kesehatan sebagian tenaga honorer," pungkasnya. (bom/hdd)