MAHAKAM ULU, NOMORSATUKALTIM - Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran mendukung penuh pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Mahakam Ulu.
Ia menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memastikan program tersebut berjalan maksimal serta sesuai rencana.
Disisi lain, Politikus Partai Gerindra ini mengkhawatirkan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan program ini.
Disebutkan bahwa untuk tahun 2025 ini, TMMD di Mahulu akan dimulai pada 19 Februari dan berlangsung selama satu bulan hingga 19 Maret.
"Tentunya ini menjadi agak sedikit hambatan ya terkait dengan pelaksanaan TMMD di Mahulu. Saya sebagai ketua DPRD menyarankan agar perwakilan dari Kodim berbicara lebih lanjut kepada pihak pemerintah, terutama bersama Bupati dan Sekda selaku ketua TAPD, supaya anggaran untuk pelaksanaan TMMD ini tidak mengalami pergeseran," kata Devung Paran, Jumat (5/2/2025).
BACA JUGA : Pemkab Mahulu Siap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Sesuai Instruksi Presiden
Menurut Devung, kondisi geografis Mahulu yang cukup sulit menjadi alasan TMMD di daerah ini harus dipersiapkan lebih awal.
Hal ini untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur.
Devung menilai bahwa kegiatan ini sangat membantu masyarakat Mahulu dalam percepatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
"Program TMMD ini merupakan upaya percepatan pemerataan pembangunan di Mahulu. Karena ada program peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan penyediaan air bersih," ujarnya.
BACA JUGA : Pj Gubernur Apresiasi Ditetapkannya Paslon Rudy-Seno: Lanjutkan Roda Pemerintahan di Kaltim
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi atas pelaksanaan program TMMD yang telah beberapa kali berlangsung di Kecamatan Long Bagun dan Laham.
Ia menyarankan agar ke depan program ini juga menyasar ke wilayah lain, terutama di wilayah perbatasan, seperti Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, yang masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di sektor infrastruktur.
Devung juga menyoroti kondisi infrastruktur di daerah perbatasan yang masih sangat terbatas.
BACA JUGA : DPRD Khawatir Kampus Kelola Tambang Timbulkan Konflik Kepentingan