Tak hanya itu, pihaknya menyoroti dampak besar yang ditimbulkan akibat pengelolaan keuangan yang bermasalah ini.
“Kerugian negara jelas ada. Tapi angka pastinya masih dalam perhitungan, yang pasti kasus ini menjadi contoh buruk pengelolaan BUMD yang tidak transparan,” tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, kasus itu menjadi perhatian serius Kejaksaan Tinggi Kaltim. Ia menambahkan Kejati Kaltim ingin memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
BACA JUGA:Penumpang Bandara APT Pranoto Samarinda Melonjak 12 Persen selama 2024
Selain itu kasus ini menjadi pelajaran agar pengelolaan keuangan BUMD ke depannya dilakukan sesuai aturan.
Tony mengungkapkan pula penggeledahan ini sebagai langkah awal dalam mengungkap kasus yang melibatkan BUMD di Kaltim. Supaya penyidikan terus dilakukan secara profesional dan transparan.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas demi kepentingan masyarakat dan negara,” pungkasnya.