SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa program tersebut saat ini difokuskan pada penyediaan makanan bergizi melalui kerja sama dengan TNI. Nantinya akan dibahas bersama Disdikbud Samarinda untuk perincian teknis lebih lanjut.
Samarinda sendiri menjadi salah satu daerah yang turut menjalankan uji coba tersebut Desember 2024 lalu. Novan Syahroni Pasie mengatakan, untuk sukseskan program ini, Pemkot Samarinda menganggarkan 6,5 persen dari APBD. Besaran nilai yang dialokasikan pun sifatnya masih sebatas antisipasi hingga kini.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa program tersebut saat ini difokuskan pada penyediaan makanan bergizi melalui kerja sama dengan TNI. Nantinya akan dibahas bersama Disdikbud Samarinda untuk perincian teknis lebih lanjut.
BACA JUGA:Dishub Samarinda Revitalisasi Jalur Penyeberangan Zona Selamat Sekolah di Beberapa Titik
BACA JUGA:Dishub Samarinda Revitalisasi Jalur Penyeberangan Zona Selamat Sekolah di Beberapa Titik
"Untuk finalisasinya belum karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Saat uji coba, program ini langsung dijalankan oleh pemerintah pusat melalui TNI. Namun, ke depannya, pelaksanaan ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelasnya, Selasa (7/1/2025).
“Berkaitan dengan anggaran dan teknis pendistribusian dari Pemkot, hal ini belum dibahas bersama kami,” sambungnya.
Novan menyebutkan, meski Pemkot Samarinda telah menyisihkan anggaran sebesar 6,5 persen untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Namun, pembahasan terkait standarisasi makanan sehat gratis, termasuk anggaran untuk Kaltim masih belum final. Ia menyoroti bahwa perhitungan biaya per porsi makanan menjadi salah satu kendala utama.
BACA JUGA:Akademisi Unmul Sebut Kritik Terhadap Tugu Pesut Mahakam Harap Dimaklumi
BACA JUGA:ASN Mengabdi 10-30 Tahun dapat Penghargaan SLKS, Akmal Pesan Jangan Berpuas Diri
Oleh karena itu, DPRD Samarinda berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami hal ini lebih lanjut.
Termasuk menggelar diskusi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), membahas berbagai aspek program MBG.
“Apakah budget yang ada memenuhi dengan standarisaai kesehatan dan sesuai atau tidak harganya dengan harga produk produk di pasar kita. Kita akan berkoordinasi terus dan akan sama-sama mereview,” Terang Novan.
“Saat ini acuan harga untuk makanan bergizi gratis di tingkat nasional adalah Rp10 ribu per porsi, sedangkan di Samarinda, biaya riil bisa mencapai Rp15 ribu per porsi,” sambungnya.
Politisi Golkar ini juga menekankan perlunya standarisasi kesehatan dalam pengolahan makanan. Menurutnya, melibatkan jasa katering atau dapur lokal bisa menjadi solusi, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan.