SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait rencana kenaikan gaji guru di Benua Etam. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Ia bilang kebijakan tersebut merupakan putusan pemerintah pusat.
"Kita berharap agar kebijakan ini bisa segera keluar segera mungkin sejalan pergantian tahun," kata Akmal Malik saat diwawancarai langsung, Senin 2 Desember 2024.
Pasalnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang menjanjikan kenaikan gaji bagi guru ASN sebesar satu kali gaji pokok dan guru non-ASN yang telah sertifikasi sebesar Rp 2 juta pada tahun 2025.
BACA JUGA:Ada Wacana Kenaikan Gaji Guru? Disdikbud Mahulu Tunggu Regulasi Pusat
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah untuk diimplementasikan.
Kendati demikian, ujar pria yang akrab disapa Akmal itu, dalam pelaksanaanya harus tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah disusun.
"Semua kegiatan harus sesuai dengan program yang dirancang dalam RPD. Program kenaikan gaji guru akan kita sinkronkan dengan kebijakan pusat dan perencanaan daerah," jelasnya.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Guru, Disdikbud Balikpapan Tunggu Arahan Pusat
Akmal Malik menekankan sinkronisasi juga diperlukan. Sehingga tidak terjadi masalah dalam tata kelola pemerintahan.
Baginya, meningkatkan kesejahteraan guru merupakan hal penting. Kebijakan terkait besaran dan bentuk kenaikan gaji tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan, untuk menjalankan program itu pun tetap harus dengan perencanaan yang matang.
Lebih lanjut, ia menyoroti, kondisi guru di Provinsi Kaltim. Apalagi di daerah terpencil yang perlu mendapat perhatian lebih.
BACA JUGA:Disdikbud Kukar Tunggu Regulasi Kenaikan Gaji Guru 2025
Akmal menegaskan, bahwas pada setiap daerah memiliki peran penting dalam membangun generasi bangsa, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
"Kita berharap ada tunjangan kemahalan juga dari pusat, jangan hanya dibebankan ke daerah. Apalagi APBD daerah saat ini sangat terbatas," pungkasnya.