BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Salah seorang warga mengeluhkan tentang ketersediaan ruang pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) di beberapa rumah sakit yang ada di Balikpapan.
Menurut salah seorang keluarga pasien, dirinya hendak mengantarkan anaknya melakukan pemeriksaan pada Senin (7/10/2024) karena mengalami demam tinggi sejak beberapa hari lalu.
Namun setibanya di RSUD Beriman Balikpapan ia tetap diharuskan untuk menunggu sedangkan menurutnya pasien yang dibawa adalah gawat darurat yang segera harus ditindak.
Hingga akhirnya ia memilih untuk berpindah di beberapa rumah sakit dan mendapatkan hal yang serupa.
“Jadi ketika tiba di IGD, disuruh duduk dulu di luar karena didalam full,” ujar warga tersebut kepada Nomorsatukaltim, Selasa (8/10/2024).
BACA JUGA : Pjs Bupati Berau Kunjungi Sekber Paslon Peserta Pilkada 2024: Saya Wajib Ketemu
Sementara di rumah sakit lain yang ia kunjungi, kamar rawat inap pun dikabarkan penuh.
“Sampai nggak bisa masuk aku, ada orang gawat darurat disuruh tunggu,” tambahnya.
Menanggapi keluhan dari warga Balikpapan tentang pelayanan IGD ini, Direktur Utama (Dirut) RSUD Beriman Balikpapan, dr.Ifransyah Fuadi mengonfirmasi bahwa untuk saat ini tidak ada laporan terjadi wabah atau penyakit tertentu yang menyebabkan ketersediaan ruang di rumah sakit, terutama IGD penuh atau tidak dapat melayani pasien.
“Kalau IGD (antre) lebih ke masalah tidak masuk kriteria gawat darurat versi BPJS kayaknya,” tutur dr. Ifransyah melalui pesan teks kepada Nomorsatukaltim, pada Selasa (8/10/2024).
Sedangkan mengenai kriteria mana yang termasuk keluhan gawat darurat atau tidak, pihaknya menyatakan bahwa rumah sakit pastikan telah melakukan pelayanan berdasarkan regulasi.
BACA JUGA : 4 Pejabat Kalsel Ditangkap KPK melalui OTT, Uang Rp10 Miliar Disita sebagai Barang Bukti
“Serba salah sebenarnya, kalau kita rawat nggak patuh sama (regulasi) BPJS, nggak bisa diklaim. Kalau di-pending, operasional nggak ada duit malah makan banyak yang dikorbankan dari pasien,” tuturnya.
Disamping itu, ia berpendapat, pihak BPJS bisa mengedukasi kepada masyarakat terkait kriteria yang membutuhkan penanganan gawat darurat.
“Memang harusnya pihak BPJS yang memberikan sesi khusus edukasi terkait hal ini,” tandasnya.