“Ruang-ruang ini kami harapkan munculnya partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk ikut berpatisipasi memberikan informasi dalam Pilkada serentak,” ujar Galeh.
BACA JUGA:Penertiban APK Paslon Bukan Hanya Tanggung Jawab Bawaslu
Galeh menyebut, akan sangat baik bagi masyarakat apabila ruang diskusi seperti ini terus dilaksanakan. Setidaknya masyarakat dapat teredukasi untuk tidak salah memilih pemimpin daerahnya.
Masyaraka jadi memiliki pengetahuan untuk menentukan apakah layak memilih calon yang hendak dipilih atau tidak.
Ia pun menyinggung perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2024. Galeh mengingatkan hal tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan.
“Jadi setiap pasangan calon dilarang melibatkan ASN,” tegasnya.
BACA JUGA:Penyakit Gondongan Menyerang Anak-Anak di Samarinda, Kenali Gejala dan Cara Mencegahnya
Ia pun menekankan, kata-kata melibatkan tersebut sifatnya aktif. Sedangkan dalam kegiatan kampanye terbatas, setiap paslon mengundang peserta untuk mengikuti kampanye.
Meski demikian, Galeh juga menegaskan, apabila terjadi pelanggaran yang terlibat dalam kampanye maka akan diproses.
"Ketika ada ASN melakukan kegiatan kampanye kami tetap akan memproses penangan sesuai dengan aturan, karena itu menjadi tangung jawab kami untuk melakukan pengawasan kepada ASN,” pungkasnya.