Warga pindahan tersebut beralasan karena dipindahtugaskan dalam waktu yang relatif singkat.
"Tapi administrasi pendudukannya belum dipindah, datang ke Samarinda mungkin menetap sebulan, dua bulan, ada yang empat bulan, atau bahkan setengah tahun. Mereka enggan merubah data, tetap di daerah asal tapi fisiknya ada di sini," ungkapnya.
BACA JUGA : Mahasiswa Samarinda Melawan, Ikut Tolak Pengesahan UU Pilkada, Bakar Ban depan Gerbang Kampus Unmul
Eko menegaskan pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda demi mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat proses Pilkada.
Seperti data pendatang yang belum melaporkan kepindahannya, meski sudah lama bertahun-tahun tinggal di Samarinda.
Maka ia dengan tegas akan menonaktifkan Nomor Induk Kartu (NIK) di Kartu identitasnya sementara, sampai data-datanya telah diperbarui.
BACA JUGA : BKPSDM Balikpapan Buka Penerimaan CPNS 2024 untuk 80 Formasi, Simak Jadwalnya!
"Karena pada saat proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kemarin itu ada yang ditemukan mungkin namanya ada, di lapangan nggak ada orangnya. Nanti akan kita coba nonaktifkan supaya dia datang memperbaiki datanya," tandasnya.