NOMORSATUKALTIM - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, MA, Ph.D lagi viral.
Itu gara-gara kebijakan soal lepas jilbab yang diterapkan kepada 18 anggota Paskibraka putri yang bertugas pada upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Kebijakan itu tentu saja sangat kontroversial. Apalagi hal itu baru diterapkan tahun ini.
Sementara pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada perlakuan semacam itu alias para petugas Paskibraka boleh mengenakan jilbab.
Dia diserang berbagai pihak. Mulai DPR sampai majelis ulama (MUI). Termasuk daerah yang mengirim utusan. Akhirnya Prof Yudian mint saja a maaf sekaligus memberikan klarifikasi.
Sementara Istana menegaskan, anggota Paskibraka putri tetap diperbolehkan mengenakan jilbab dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam pengibaran bendera, Sabtu (17/8/2024) besok.
Menurut Yudian, BPIP tidak memaksa melakukan pelepasan jilbab.
“Itu sukarela dari mereka dalam rangka mematuhi aturan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, pelepasan jilbab hanya diterapkan pada momen pengukuhan dan pelaksanaan upacara pengibaran bendera saja. Sedang dalam kegiatan lain dipersilakan kembali mengenakannya.
Kedua penjelasan Yudian itu tetap saja dikritik berbagai pihak. Soal sukarela itu terkesan sebagai cara halus dalam hal pemaksaan.
Begitu juga kebijakan lepas jilbab hanya pada pengukuhan dan pengibaran bendera juga tidak tepat.
Sebab pemakaian jilbab bagi wanita Islam wajib dipakai dalam situasi apa pun.
Banyak pihak mendorong pemerintah segera membubarkan BPIP atau setidaknya mencopot Yudian dari jabatan sebagai kepala BPIP.
“Kami minta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP. Segera dicabut mandat kepala BPIP,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, yang juga ketua umum DPP PKB. “Ganti saja kepala BPIP itu,” tandasnya.