Bupati Berau Lantik Pejabat Eselon II, Tekankan Loyalitas dan Netralitas ASN

TANJUNG REDEB, NOMORSATUKALTIM — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya loyalitas, integritas, dan profesionalisme serta meminta para pejabat agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam birokrasi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Mufakat, Jalan Cendana, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa, 3 November 2026.

Sri Juniarsih mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan mengingatkan bahwa posisi baru ini membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar.

BACA JUGA: Percepat Layanan Air Bersih di Bumi Batiwakkal, Pemkab Berau Lobi Anggaran Pusat

Menurutnya, kecerdasan dan kompetensi saja tidak cukup bagi seorang kepala organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan harus diimbangi dengan integritas dan pengabdian.

“Mulai hari ini saudara-saudara mengemban tugas baru yang lebih berat. Dituntut profesional, akuntabel, bertanggung jawab, fokus, berdedikasi, dan yang paling penting adalah loyalitas,” tegas Sri Juniarsih saat menyampaikan pidato.

Ia menegaskan, bahwa loyalitas yang dimaksud bukanlah untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan komitmen bersama demi menjaga stabilitas pemerintahan, persatuan, serta kelancaran roda organisasi.

Bahkan, loyalitas menjadi salah satu poin evaluasi utamanya dalam memberikan kepercayaan kepada pejabat.

BACA JUGA: Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan, Pemkab Berau Siapkan Kawasan Industri Pengolahan Sampah

“Jika di antara kita ada yang tidak memiliki loyalitas, itu akan menjadi catatan bagi saya untuk tidak mempercayainya di lain waktu,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Berau secara khusus mengingatkan para pejabat untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terseret dalam arus politik praktis selama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menilai keterlibatan dalam afiliasi politik dapat mencederai kinerja birokrasi dan menurunkan profesionalisme pelayanan publik.

“Bapak dan Ibu dituntut untuk bekerja dan tidak terpengaruh suasana politik. Saat ini kita dituntut bekerja secara profesional,” imbuhnya.

Sumber: