BERAU, NOMORSATUKALTIM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau mencatat beberapa potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di Bumi Batiwakkal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Bawaslu Berau, Ira Kencana menyebut, potensi pelanggaran pada Pilkada 2024 tidak terlepas dari 4 faktor. Diantaranya, netralitas ASN, distribusi listrik, peristiwa berdarah, dan politik uang.
BACA JUGA : Golkar-PDIP ‘Kawin’ di Pilkada Mahulu 2024, Juan Jenau: Kami Saling Melengkapi
"Saat ini masih banyak kampung yang kesulitan sambungan listrik dan internet. Sementara, saat Pilkada berlangsung petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, harus memberikan laporan secara cepat melalui jaringan internet ke server yang dikelola oleh KPU RI," kata Ira Kencana, Minggu (21/7/2024).
Ira mengungkapkan, peristiwa berdarah pada Pilkada 2020 lalu pun turut menjadi catatan. Pasalnya, peristiwa itu terjadi diakibatkan oleh gesekan masing-masing pendukung calon.
“Catatannya kami ambil dari pengalaman pada Pilkada 2020 lalu,” bebernya.
Menurutnya, peristiwa itu lah yang melatar belakangi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI 2024, Kaltim menduduki peringkat kelima dengan poin IKP mencapai 77 persen.
BACA JUGA : Honorer Pemkab Paser Lolos Verval Dijamin Diangkat PPPK 2024
“Kami melaporkan peristiwa itu ke pusat, makanya berdampak terhadap IKP di Kaltim, dan Kaltim ini masuk dalam zona merah,” ujarnya.
Menurutnya, kedewasaan para pemilih saat bermain di sosial media menjadi faktor penting dalam menekan angka IKP di Kaltim. Dengan tidak bersikap gegabah dan terpancing akibat dari unggahan pengguna akun sosial media yang berseliweran di jagat maya.
“Dewasa bersosial media itu penting. Jangan mudah terpancing dan termakan hoax,” imbuhnya.
BACA JUGA : Enggak Main-Main, Begini Cara BRI Perangi Judi Online; Blokir Rekening
Bawaslu Berau aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan proses pencegahan berlangsung, dengan menggandeng awak media, hingga para pengguna akun sosial media untuk berkomitmen perang melawan hoax.
“Kami akan aktif sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Semoga di Pilkada ini, sudah tidak ada lagi kasus seperti itu,” pungkasnya.