MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo merasa prihatin dengan kondisi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Terutama dari segi infrastruktur jalan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang hingga kini masih sangat tertinggal dari kabupaten lain di Kaltim.
Purwadi menilai, penetapan Mahulu sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltim, sama sekali tidak membawa dampak signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun Pemerintah Pusat.
Terbukti hingga DOB ini memasuki usia yang ke 10 tahun, kondisinya masih saja tertinggal.
Sebagai daerah otonomi baru, kata Purwadi, seharusnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa memberikan perhatian serius. Bukan justru menganaktirikan dan menutup mata melihat ketertinggalan pembangunan yang ada.
“Akses ke Mahulu memang sangat sulit dijangkau. Belum lagi speedboat kena ombak Sungai Mahakam, mau lewat darat, kondisi jalan juga sangat buruk, belum lagi ban pecah di jalan. Ini kan anak tiri gitu loh. Artinya itu diberikan status, tapi tanpa diberi vitamin, tidak diperhatikan,” ucap Purwadi kepada Nomorsatukaltim, Rabu (10/7/2024).
BACA JUGA: Bahas Minusnya Kondisi Mahulu, Yohanes Avun Singgung Harga Diri Negara
Harus Sejalan dengan Pembangunan IKN
Selama ini, kata Purwadi, Presiden RI bersama para menterinya bahkan sudah bolak balik datang ke Kaltim, seperti melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek di Ibu Kota Negara (IKN), serta dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja, seperti ke Samarinda dan Balikpapan.
Namun justru tidak memperdulikan ketertinggalan pembangunan di kabupaten/kota se-Kaltim, terutama di Mahulu yang merupakan wilayah perbatasan.
Pembangunan kawasan IKN seharusnya bisa memperhatikan wilayah perbatasan, sehingga wujud kemajuan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama dengan hadirnya IKN di Bumi Etam.
“Kalau perlu pada saat presiden ke IKN, mampirlah ke Mahulu. Mahulu ini kan pintu gerbangnya Kaltim yang harus dijaga. Tapi justru internetnya nggak ada, air minum masih sulit, listrik masih sulit, belum lagi persoalan lainnya,” ujar Akademisi Unmul ini.
“Seharusnya linier, ketika kawasan IKN itu dibangun dengan megah, maka megah juga seluruh Kaltim. Harusnya begitu. Ini kan sulit, mau jualan pariwisata tapi akses jalannya susah, harga tiket pesawat mahal,” sambungnya.
BACA JUGA: Para Pejuang PNS Harus Bersabar Lebih Lama Lagi karena Rekrutmen 2024 Ditunda
Ia juga mengritik Pemprov Kaltim yang justru memilih naik helikopter ke Mahulu. Seharusnya Gubernur ataupun PJ Gubernur jika hendak ke Mahulu bisa melewati jalan darat, sehingga bisa mengetahui langsung betapa sulitnya akses menuju ke Mahulu.