“Kalau perlu gubernur tidur di sana (Mahulu) sebulan dulu, dari ujung ke ujung Mahulu itu disusuri. Jadi jangan hanya laporan di atas kertas saja yang bagus. Tapi ke sana naik pesawat, ke sana naik helikopter, nggak pernah jalan darat, sama juga bohong,” imbuhnya.
Kritik Pemda Berkegiatan di Luar Daerah
Lebih lanjut, Purwadi juga mengkritik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang selalu melaksanakan kegiatan di luar daerah.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di luar daerah sebagai bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah seharusnya bisa melaksanakan kegiatan di kabupaten saja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang seadanya. Bukan justru memilih kegiatan di luar daerah, seperti di Samarinda, Balikpapan, bahkan di Jakarta, apalagi mengeluarkan anggaran yang besar untuk membayar hotel.
“Jadi ngomongin APBD rendah, tapi rapatnya di Jakarta, di Balikpapan. Kenapa nggak rapat di kampung saja, sehingga warga kampung punya peredaran uang di situ, seperti biaya konsumsi dan lainnya,” bebernya.
BACA JUGA: Siapkan Anggaran Rp 63 Miliar, Gereja Santo Bonifasius di Mahulu Resmi Dibangun
Ia menilai, program pemberdayaan masyarakat yang sering digaungkan pemerintah daerah selama ini tidak ada aksi konkret di lapangan. Terbukti peredaran uang justru berada di daerah lain, bukan di wilayah sendiri.
“Itu namanya pemberdayaan omong kosong. Buat kegiatan di luar daerah, jadi uangnya beredar di tempat lain. Rapat bahas kemiskinan tapi rapatnya di hotel. Kenapa nggak di kampung saja, biar orang juga tahu kriteria kemiskinan itu. Kondisi lapangan dan lainnya,” tegas Purwadi.
Ketertinggalan pembangunan di Mahulu, kata Purwadi, tentu juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi seluruh pejabat di daerah tersebut. Terutama dalam memperjuangkan anggaran ke pemerintah provinsi hingga pusat.
Sehingga alokasi anggaran Bantuan keuangan (Bankeu) yang digelontorkan setiap tahun bisa mengalami peningkatan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan pembangunan.
Kemudian, ia menyarankan agar pemkab setempat harus bisa menyusun program-program skala prioritas, terutama program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Artinya ini juga menjadi PR bagi pejabat-pejabat di Mahulu untuk terus berusaha mendapatkan anggaran dari provinsi dan pusat. Kemudian peningkatan SDM. Ibarat kalau usia sekolah, Mahulu itu mestinya sudah paham dalam melakukan perencanaan yang baik,” tandasnya.
BACA JUGA: Pemkab Berau Terus Lakukan Perbaikan Infrastruktur Jalan Penghubung Kecamatan
Sebelumnya, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun juga menyampaikan aspirasinya terkait masih kurangnya perhatian pemerintah provinsi dan pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten yang baru berusia 10 tahun itu.
Saat ini, kata Avun, Pemkab Mahulu masih fokus dalam pembangunan sarana pemerintahan, rumah sakit yang belum memadai, serta fasilitas pendidikan yang banyak diperhatikan. Kemudian masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki kantor permanen.