KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutim menyoroti alokasi anggaran belanja daerah.
Dalam nota penjelasannya, perwakilan Fraksi AKB, Hj. Mulyana menggarisbbawahi alokasi belanja operasi sebesar Rp. 4,25 triliun dan belanja modal sebesar Rp 3,29 triliun.
"Belanja operasi memang penting untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah, namun belanja modal memberikan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah," jelasnya, dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024, Kamis (13/6/2024).
Fraksi juga menegaskan pentingnya memperbesar porsi belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.
"Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan belanja modal, karena ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah," tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belanja transfer senilai Rp. 811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa. Menurutnya, perlu adanya pengawasan ketat agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.
"Dana transfer ke desa harus dicermati pemanfaatannya, sehingga desa-desa yang membutuhkan dapat terklasifikasi dengan baik," ujarnya.
Anggota komisi C itu juga memuji capaian belanja daerah yang telah mencapai rata-rata di atas 80 persen. Namun mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus pada penyelesaian utang sebesar Rp. 189,66 miliar.
"Perhatian terhadap hutang perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar," katanya.
Terkait investasi dan pembiayaan, pihaknya meminta agar pemerintah lebih aktif dalam meningkatkan arus kas masuk untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Investasi dan pembiayaan yang tepat akan membantu meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat," tuturnya.
Dengan surplus aktivitas operasi yang menunjukkan perkembangan ekonomi daerah, perwakilan fraksi AKB itu berharap pemerintah bisa merespons positif pandangan fraksi-fraksi di DPRD.
"Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan pansus untuk pembahasan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023," pungkasnya. (*/adv/one)
Post View: