Kinerja OPD Balikpapan Dievaluasi, Kepala BKN Minta Program Terukur dan Bisa Dipertanggungjawabkan
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, saat diwawancara awak Nomorsatukaltim.-(Disway Kaltim/ Salsa)-
BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, ke Balikpapan tidak berhenti pada pembahasan kebutuhan pegawai.
Di hadapan jajaran Pemerintah Kota, ia mengurai satu pesan utama, yakni manajemen aparatur tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas dan ukuran capaian yang konkret.
Dalam forum evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Zudan meminta seluruh target pembangunan tidak sekadar tertulis dalam dokumen perencanaan, tetapi mampu dijelaskan progresnya secara faktual.
Visi dan misi kepala daerah, menurutnya, harus diturunkan menjadi indikator kinerja yang dapat diukur setiap tahun.
BACA JUGA: Proyek Perumahan di Manggar Picu Kerusakan Rumah Warga, DPRD Pertanyakan Kelengkapan Izin
BACA JUGA: DPRD Balikpapan Desak Optimalisasi Parkir di Depan Terminal Bandara Sepinggan
Ia mencontohkan program "Madinatul Iman" yang memuat unsur keamanan, ketertiban, serta kualitas lingkungan. Konsep tersebut, katanya, harus diterjemahkan ke dalam parameter yang bisa diverifikasi di lapangan.
"Keamanan itu ukurannya apa? Penanganan laporan kehilangan bagaimana? Responsnya berapa lama? Itu harus jelas," tekannya, Jumat (27/2/2026).
Evaluasi juga menyentuh aspek sanitasi dan fasilitas publik. Kondisi toilet umum, kebersihan lingkungan kota, hingga pengelolaan ruang pelayanan menjadi bagian dari pembahasan. Ia menilai kualitas fasilitas dasar merupakan wajah pelayanan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dipisahkan dari target pembangunan daerah dan agenda nasional.
BACA JUGA: DLH Sebut Masih Normal, Volume Sampah Kota Balikpapan 550 Ton per Hari selama Ramadan
BACA JUGA: Tangani Banjir, Pemkot Balikpapan Percepat Pengambilalihan PSU dari Developer
BKN, kata dia, memastikan tata kelola SDM aparatur berjalan selaras dengan prioritas pemerintah pusat, termasuk arah pembangunan dalam kerangka Asta Cita Presiden.
Peran tersebut ia ibaratkan sebagai penguatan human capital development di daerah. Aparatur tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi menjadi motor pencapaian program strategis.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
