KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diminta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena masih punya potensi naik signifikan.
Pandangan ini disampaikan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024, Kamis (13/6/2024).
Perwakilan Fraksi AKB, Hj. Mulyana menjelaskan bahwa setelah mencermati angka-angka yang tertera dalam nota penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, PAD masih bisa ditingkatkan.
"Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp. 787,53 miliar masih bisa ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan saja," ujar Hj. Mulyana saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap penyampaian nota penjelasan Raperda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD.
Lebih lanjut, Mulyana menekankan pentingnya eksplorasi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya. "Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. Ini adalah peluang yang harus dimaksimalkan," tambahnya.
Menurutnya, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus diarahkan dengan tepat.
"Penyertaan modal di BUMD seharusnya bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah," jelasnya.
Pihaknya juga menyoroti pendapatan transfer yang bernilai Rp. 7,67 triliun atau 103,12% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 7,44 triliun.
"Pendapatan transfer ini harus benar-benar dijabarkan dengan detail untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dalam pandangannya, dirinya mengaku bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting.
"Kami berharap setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut dirinya mengingatkan bahwa peran serta semua pihak dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim," sebutnya. (*/adv/one)
Post View: