MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui masih banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih di daerah tersebut.
Komisioner Bawaslu Mahulu, Leonder Awang Ajaat mengatakan bahwa Bawaslu memang sudah memetakan titik-titik kerawanan di semua kecamatan. Namun hal itu masih dihadapkan dengan sejumlah kendala, terutama aksesibilitas yang sulit dijangkau.
Kata Awang, tempat-tempat rawan atau yang diduga kerap terjadi pelanggaran pemilu biasanya berada di wilayah yang sulit terjangkau.
"Tempat rawan itu relatif tidak terjangkau oleh alat komunikasi sehingga orang tidak banyak memantau ke situ. Informasi keluar maupun masuk susah orang jangkau, apalagi dengan kondisi geografis di Mahulu ini, high cost-nya, mahal. Seperti yang paling jauh itu di Long Apari," kata Awang yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Mahulu, Selasa (11/6/2024).
BACA JUGA: Oknum Pejabat Kubar Jadi Tersangka Korupsi Bantuan KWh Meter Listrik Tahun 2021
Kemudian, Bawaslu Mahulu juga masih sulit untuk menindak tegas pada setiap dugaan praktik pelanggaran yang terjadi, terutama dugaan praktik politik uang.
Sebab, masyarakat enggan untuk melapor, dan bahkan justru mengandalkan temuan para pengawas Pemilu.
Ia menilai, sulitnya menegakkan hukum Pemilu di Mahulu karena semakin kuatnya solidaritas yang cenderung bersifat negatif.
"Kalaupun ada temuan pengawas Pemilu, kan pastinya butuh saksi, tapi orang juga enggan menjadi saksi. Pelakunya mungkin masih bersaudara dengan dia, masih ada hubungan kekerabatan. Besok ketemu lagi. Jadi memang agak susah kita menegakkan hukum Pemilu terutama di Mahulu," ujarnya.
BACA JUGA: KPU Mahulu Butuh 112 Orang, Rekrutmen Pantarlih Pilkada 2024 Segera Dibuka! Ini Syaratnya!
Namun ia juga mengakui bahwa kuatnya kekerabatan juga akan membuat pelaksanaan Pemilu bisa berjalan kondusif.
"Di sini (Mahulu) masih kuat kekerabatannya. Sehingga cenderung relatif aman daripada daerah lain. Sosial masyarakat di sini masih tinggi, kepatuhan terhadap pemimpin, baik itu lembaga adat, maupun pemerintahan. Jadi ketokohan itu masih berpengaruh di sini," terangnya.
Meski demikian, pihak penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU terus melaksanakan sosialisasi, terutama sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat.
BACA JUGA: Sineas Muda Kaltim Hidupkan Kembali 'Hantu Banyu' Melalui Layar Lebar
Harapannya, melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat bisa lebih cerdas dan betul-betul menentukan pilihan politiknya atas pertimbangan yang matang. Terutama mengetahui betul latar belakang calon pemimpin yang dipilih.