Dari awal isu Tapera ini muncul di publik, kata dia, para pimpinan-pimpinan serikat buruh dari beberapa federasi tidak pernah dilibatkan.
BACA JUGA : Pemerintah Bantah Tapera untuk IKN dan Makan Siang Gratis, Tapi Obligasi Negara
Ari berharap, pemerintah bisa menyimak kembali aturan tersebut. Dan memastikan, apakah bisa dilaksanakan dengan tepat.
Serta meninjau ulang kebijakan tersebut.
"Kebijakan tersebut harus dikaji ulang terlebih dahulu. Karena, terbitnya peraturan pemerintah untuk program perumahan Tapera ini tidak pernah melibatkan masing-masing pimpinan federasi buruh, sehingga ketika diluncurkan, pastinya buruh yang merasa keberatan," pungkasnya.