Butuh Jalan Layang Atasi Kemacetan Kilometer 6 Balikpapan-Samarinda

Alwi Al Qadri (kanan). (Dok) Balikpapan, Diswaykaltim - Kepadatan volume kendaraan yang melintas di kawasan pertigaan Kariangau-MT Haryono atau jalan poros Balikpapan-Samarinda kilometer 6, menjadi perhatian serius bagi semua kalangan, tak terkecuali DPRD Kota Balikpapan. Menyikapi adanya wacana pelebaran jalan oleh Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2020 mendatang, masih dirasa sangat kurang maksimal untuk mengurai kemacwtan yang terkadang menimbulkan kecelakaan lalulintas oleh Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Alwi mengatakan, jika pemerintah ingin melebarkan jalan dititik tersebut, hanya sebagian jalan saja yang bisa dibebaskan sementara sisanya tergantung masyarakat setempat apa mau atau tidak. "Kalo dibebaskan kan paling hanya beberapa meter saja yang bisa dilebarkan. Itu mungkin tidak akan maksimal untuk mengurainya," ujar Alwi, Kamis (26/12/2019). Menurut politisi Golkar ini, langkah yang paling tepat adalah membuat jalan layang atau fly over dikawasan pertigaan tersebut. Pasalnya, dengan adanya jalan layang atau fly over ini selain mengurai kemacetan bisa mencegah kecelakaan. "Bagusnya itu dibuat semacam jalan layang atau fly over aja disitu. Sama halnya di pertigaan Rapak itu, sudah seharusnya. Selain mengurai macet kan bisa mencegah kecelakaan, disitu kan sering ya ada kecelakaan," jelasnya. Disinggung soal anggaran yang menelan angka cukup besar, Alwi menjelaskan jika hal tersebut bertujuan untuk masyarakat banyak tidak ada masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bertahap dan meminta bantuan kepada provinsi atau pusat. "Kalo tahun 2020 kan tidak mungkin, karena sudah diketuk. Tapi kalo untuk kepentingan masyarakat 2020 dibahas dan 2021 mulai dikerjakan saja. Toh kita bisa minta bantuan provinsi jika keuangan kita kurang," ujarnya. Menyikapi telah dibukanya jalan alternatif di kilometer 7 tembus ke MT Haryono depan Hotel Her, dirinya sangat setuju, hanya saja harus ada komunikasi antara pemerintah dengan perumahan yang memberi akses jalan tersebut, jangan sampai hal ini dapat merugikan masyarakat. "Dibuka yang kilo 7 itu baik sekali ya. Tapi ini kan perlu dibahas lagi antara pemkot dengan perumahan itu, apa mereka mau memberi akses sepenuhnya untuk masyarakat," tambahnya. Tambah Alwi, sejak dini harusnya pemerintah kota telah memikirkan kepadatan volume kendaraan di titik ini, sebelum Balikpapan bener-bener menjadi kota penyangga Ibu Kota Baru kelak. "Ini harusnya dipikirkan pemerintah lah ya bagaimana memecahkan ini. Kita belum jadi penyangga IKN loh, apa lagi nanti jika sudah menjadi penyangga IKN, itu volume kendaraan bisa meningkat," jelasnya. Diharapkan dalam waktu dekat DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah kota dan pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi masalah ini. "Saya akan bicara dengan temen-temen di komisi, juga pemerintah dan pihak terkait agar masalah ini bisa selesai," tutupnya. (bom/hdd)